Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ambil Tokoh Muda untuk Gantikan Setya Novanto.."

Kompas.com - 03/12/2017, 20:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatulloh mengatakan, polemik dualisme di tubuh Partai Golkar dan kepemimpinan Setya Novanto yang tersandera kasus korupsi cukup berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar.

Berdasarkan survei yang dilakukan Orkestra dari tanggal 6-20 November 2017, elektabilitas Golkar berada di level 7,3 persen. Angka tersebut jauh di bawah perolehan partai berlambang beringin itu pada pemilu 2014 yang mencapai 14,75 persen.

"Yang menarik, temuan survei adalah jebloknya elektabilitas Golkar dari 14 persen Pileg 2014, saat ini turun jauh elektabilitas Golkar tinggal 7,3 persen," kata Poempida dalam konferensi pers hasil survei Orkestra, di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Menurut Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto, memperhatikan berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga, sudah saatnya Setya Novanto mengibarkan bendera putih.

Baca juga : Politisi Golkar Sebut Setya Novanto Sudah Siap Mundur, tetapi...

"Karena kalau tidak segera melakukan Munaslub, sekarang survei manapun, tren Golkar itu turun," ucap Heri.

Heri lebih lanjut mengatakan, selesai dengan masalah dualisme kepemimpinan antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie, Golkar kembali harus menghadapi badai Setya Novanto.

"Dan Golkar harus segera diselamatkan. Kalau enggak, partai ini babak belur. Caranya apa? Ganti Ketum. Sebab, kalau betul-betul di bawah 10 persen, tamat Golkar," ucap Heri.

Heri memperkirakan akan ada 76 juta pemilih muda di pemilu 2019 mendatang, atau 40 persen dari total jumlah pemilih yang mencapai 190 juta orang. Para pemilih muda ini kebanyakan datang dari generasi milenial.

"Saya menyarankan Golkar segera ambil tokoh muda untuk menggantikan Pak Setya Novanto," kata dia lagi.

"Hari ini kita bicara orang muda. Presidennya saja tokoh muda. Masa parpol tokoh tua. Tokoh muda ini sesuai selera pasar karena politik itu pasar," pungkasnya.

Kompas TV Dialog adu kuat gelar munaslub Golkar untuk ganti Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com