Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan daripada Tenaga Asing

Kompas.com - 29/11/2017, 11:48 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang tenaga kerja asing.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta China untuk tak banyak mengekspor tenaga kerjanya ke Indonesia.

"Memang kita harus memprioritaskan tenaga kerja kita," kata Agus, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Agus mengakui, secara kasat mata, banyak tenaga kerja asing khususnya dari China yang bekerja di Indonesia. Padahal, posisi mereka seharusnya bisa diisi tenaga kerja lokal.

"Ini Kementerian Ketenagakerjaan harus bekerja keras, apalagi yang memberikan sinyalemen adalah Bapak Wapres. Karena kita ketahui semuanya secara kasat mata saja kelihatan," ujar Agus.

Baca: Wapres Minta China Tak Banyak "Ekspor" Tenaga Kerja ke RI

Jika ada perjanjian kontrak atau masalah industri yang terkait tenaga kerja dengan negara asing, menurut Agus, harus disesuaikan. Yang terbaik adalah pengawasan Kementerian Tenaga Kerja.

"Sehingga apabila ada hal sinyalemen seperti itu Kementerian Ketenagakerjaan harus betul-betul fokus atau secure kita mengatasi seluruhnya," ujar Agus.

Pernyataan Kalla

Sebelumnya, Wapres Kalla meminta pemerintah China meninjau kebijakan “ekspor” tenaga kerja ke Indonesia yang lazim dilakukan oleh para investornya ketika berinvestasi di Indonesia.

Permintaan Kalla itu disampaikan langsung kepada Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong saat berkunjung ke Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/11/2017).

“Saya katakan tadi investasi Anda bagus, cuma jangan terlalu banyak bawa tenaga kerja,” ujar Kalla usai pertemuan itu.

Menanggapi hal itu, tutur Kalla, Liu menyetujui permintaan tersebut. Bahkan China setuju untuk melatih tenaga kerja Indonesia baik di dalam negeri maupun di Negeri Tirai Bambu tersebut.

Indonesia menaruh perhatian serius kepada isu investasi dan tenaga kerja dari China. Sebab selama ini, kata Kalla, para investor China membawa ribuan tenaga kerja ke Indonesia.

Kompas TV Pemerintah Provinsi Bali menetapkan upah minimum provinsi tahun 2018 naik 8,71%.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com