Timses Klaim Airlangga Hartarto Didukung Jokowi jadi Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Sukses Airlangga Hartarto, Happy Bone Zulkarnaen, mengklaim jagoannya sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk mengisi kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Bone, dukungan Jokowi tersebut sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan baik kepada Airlangga maupun kepada elite Golkar lainnya.

"Pernyataan memberikan dukungan itu terjadi bukan hanya di istana. Artinya di tempat yang lain dalam satu pertemuan silaturahmi, ngomong-ngomong, ketawa-ketawa kemudian muncul dukungan itu," kata Bone kepada kompas.com, Selasa (28/11/2017).

Kompas.com / Dani Prabowo Ketua Bidang Kajian Ideologi dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain

Namun, Bone memastikan bahwa dukungan yang diberikan Jokowi tersebut bukan merupakan intervensi terhadap proses suksesi kepemimpinan di partai beringin.

(Baca juga : Ketua Golkar Jakarta Nilai Airlangga Hartarto Wakili Selera Milenial)

Dukungan tersebut lebih bersifat dukungan moril untuk Airlangga menggantikan Setya Novanto yang saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Bone pun yakin bahwa dukungan yang diberikan Jokowi ini akan berdampak pada suara pimpinan Partai Golkar di daerah.

Ia optimistis sebagian besar suara Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan II akan memberikan suaranya kepada Airlangga apabila nantinya forum Musyawarah Nasional Luar Biasa digelar.

(Baca juga : Agus Gumiwang: Airlangga Hartarto Bisa Selamatkan Golkar)

"Sebab Golkar ini kan partai yang bermitra dengan pemerintah. Golkar juga sudah deklarasi untuk mendukung Jokowi di 2019. Artinya kalau Jokowi memberikan dukungan maka untuk DPD itu merupakan support yang luar biasa. Sehingga mereka menyikapi dengan positif," ucap Bone.

Terkait jabatan Airlangga sebagai Menteri Perindustrian apabila terpilih sebagai ketua umum Golkar, menurut Bone, hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Sebab, kursi menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Tapi kalau saya lihat karena beliau menteri yang diandalkan, saya kira beliau akan tetap dipertahankan. Kalau enggak Pak Jokowi akan kehilangan juga," ucap Ketua Bidang Ideologi dan Kebijakan Publik di DPP Golkar ini.