Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: 57,9 Persen Responden Pilih Jokowi pada 2019

Kompas.com - 26/11/2017, 23:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 57,9 persen publik menyatakan akan kembali mendukung Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. Sementara 23,5 persen lain mengatakan tidak.

Hal itu diketahui dari hasil survei nasional Poltracking Indonesia terkait peta elektoral 2019.

"Sebanyak 57,9 persen publik menyatakan akan kembali nendukung Jokowi sebagai capres pada periode mendatang," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Hasil tersebut sejalan dengan sifat yang paling diharapkan publik terhadap kandidat calon presiden. Sebanyak 30,1 persen publik menginginkan kriteria calon presiden yang merakyat.

Sementara 15,6 persennya menginginkan figur yang jujur dan berintegritas.

Tiga sifat lainnya yang juga diinginkan publik untuk memimpin Indonesia ke depan adalah bijaksana atau berwibawa (12,2 persen), tegas (9,7 persen), serta berpengalaman (7,7 persen).

(Baca juga: Gelar Rakernas Januari, PDI-P Akan Bahas Pencapresan Jokowi)

"Dua sifat yang cenderung dominan ini penting untuk diperhatikan mengingat hal itu adalah harapan publik terhadap karakter pemimpin lima tahun mendatang," kata Hanta.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com