JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10 hingga 12 Januari 2018.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan, pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2019 akan turut dibahas pada kesempatan tersebut.
Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan apakah akan kembali mendukung Jokowi pada 2019.
Namun, beberapa partai lain telah terlebih dahulu mendeklarasikan. Di antaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.
"Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari. Di situ kami akan bahas. Yang jelas proses demokrasi di PDI-P, memberikan mandat dari kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)
Dalam hal ini, PDI-P ingin memperkuat Jokowi di mata masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat dan memastikan dukungan pada Jokowi kuat di parlemen.
"Karena konfigurasi politik nanti akan semakin menuju di dalam sistem politik yang ideal, bagaimana sistem presidensial itu tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.
(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)
Adapun berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 67,9 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, angka kepuasan tersebut terbilang tinggi karena melebihi 60 persen.
Secara spesifik, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Kalla mencapai 64,8 persen.
(Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)
Pembangunan infrastruktur (69 persen), pelayanan kesehatan yang terjangkau (65 persen) dan pendidikan yang terjangkau (62 persen) merupakan masalah yang dinilai masyarakat paling berhasil ditangani Jokowi-Kalla.
Sedangkan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat adalah soal harga kebutuhan pokok yang dianggap masih mahal (44,9 persen) dan susah mencari lapangan kerja (22,1 persen).
Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.
Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.