Gelar Rakernas Januari, PDI-P Akan Bahas Pencapresan Jokowi

Kompas.com - 26/11/2017, 19:11 WIB
Presiden RI Joko Widodo usai membuka Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis (23/11/2017). KOMPAS.com/Fitri RachmawatiPresiden RI Joko Widodo usai membuka Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis (23/11/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10 hingga 12 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan, pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2019 akan turut dibahas pada kesempatan tersebut.

Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan apakah akan kembali mendukung Jokowi pada 2019.

Namun, beberapa partai lain telah terlebih dahulu mendeklarasikan. Di antaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

"Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari. Di situ kami akan bahas. Yang jelas proses demokrasi di PDI-P, memberikan mandat dari kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Hasto menambahkan, partainya selama ini memiliki tradisi untuk mendukung kembali petahana yang berprestasi dan mendapatkan apresiasi dari rakyat untuk menjabat dua periode.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal ini, PDI-P ingin memperkuat Jokowi di mata masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat dan memastikan dukungan pada Jokowi kuat di parlemen.

"Karena konfigurasi politik nanti akan semakin menuju di dalam sistem politik yang ideal, bagaimana sistem presidensial itu tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Adapun berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 67,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, angka kepuasan tersebut terbilang tinggi karena melebihi 60 persen.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X