Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/11/2017, 06:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai tak perlu mengusung tokoh yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama untuk memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur. Berkaca dari pengalaman selama ini, kata dia, tidak ada satu pun Gubernur Jatim yang merupakan tokoh NU.

"Secara historis tidak ada figur NU yang menjadi gubernur di Jatim, apakah kali ini akan pecah telor akan kita coba lihat. Tapi kalau kita gunakan rekam jejak Pilgub di Jatim begitulah kenyataannya," kata Eddy di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Oleh karena itu, PAN percaya diri membuat poros baru dalam Pilgub Jatim 2018. Poros baru ini nantinya melawan dua tokoh NU yang sudah lebih dulu mencalonkan diri, yakni Syaifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga : Emil Diminta Mundur dari PDI-P karena Maju Pilgub Jatim Diusung Partai Lain

Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang berpasangan dengan Azwar Anas saat ini diusung oleh PKB dan PDI-P. Sementara Khofifah berpasangan dengan Emil Dardak diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Eddy mengatakan, PAN bisa menggandeng partai yang belum menentukan pilihan seperti Gerindra dan PKS untuk membentuk poros baru.

"Jadi bagi kami untuk membuat poros tengah yang tidak merepresentasikan kader NU kemungkinan untuk bertarung dan menang pertarungan relatif tinggi," ucap Eddy.

Baca juga : Kapan Khofifah Akan Minta Izin Jokowi untuk Maju Pilgub Jatim?

Eddy mengatakan, PAN saat ini mempertimbangkan tiga nama dari internal partai yang dipertimbangkan untuk diusung dalam Pilgub Jatim. Mereka adalah Bupati Brojonegoro Suyoto, Bupati Lamongan dua periode Masfuk, dan anggota DPR RI yang juga penyanyi, Anang Hermansyah.

Siapa yang dipilih, akan sangat tergantung dengan komunikasi yang dibangun dengan Gerindra dan PKS.

"Nanti akan dikaji dan hasil kajian kita pertimbangkan masing masing di DPP," ucap Eddy.

Di parlemen Jatim, Partai Gerindra memiliki 13 kursi, PAN 7 kursi, dan PKS memiliki 6 kursi. Jumlah tersebut lebih dari syarat minimal mengusung pasangan calon di Pilkada Jatim, yakni 20 kursi. 

Kompas TV Pilgub 2018 Jatim dan Jabar mulai ramai dukungan partai-partai
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com