Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2017, 22:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritik berbagai nota kesepahaman atau MoU antara TNI dengan beberapa kementerian dan lembaga.

Berdasarkan catatan Imparsial, setidaknya terdapat 30 MoU antara TNI dan kementerian dan instansi lain dalam kerangka pelaksanaan tugas perbantuan TNI atau operasi militer selain perang.

Menurut Hasanuddin, selama ini pembuatan MoU tidak didasarkan pada keputusan politik negara antara pemerintah dan DPR.

Sementara, tugas perbantuan TNI mensyaratkan adanya keputusan politik negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"TNI melahirkan MoU yang lebih dari 30 jenis itu. Padahal, seharusnya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Kami, DPR, tidak tahu," ujar Hasanuddin, dalam diskusi publik Setara Institute bertajuk 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).

Hasanuddin menjelaskan, Pasal 7 ayat (3) UU TNI menyebutkan, untuk menjalankan operasi militer selain perang, TNI hanya bisa melakukannya tugasnya jika ada keputusan politik negara. Dalam hal ini, keputusan Presiden.

Pada bagian penjelasan, keputusan politik negara lahir dari kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Artinya, segala aspek yang menyangkut pengerahan pasukan harus diketahui dan disetujui oleh DPR.

"Artinya, di dalam penjelasan UU itu adalah adalah pemerintah duduk dengan DPR, mendiskusikan. Kami akan mendeploy prajurit TNI bukan untuk perang, tapi untuk membantu daerah," ujar dia.

Hasanuddin juga mengkritik program pencetakan sawah Kementerian Pertanian yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Menurut dia, kerja sama tersebut tidak sesuai dengan fungsi utama militer.

Sebelum penandatanganan MoU, lanjutnya, DPR tidak diajak berdiskusi terkait soal jumlah pasukan yang dikerahkan, durasi program, kejelasan anggaran dan daerah mana saja yang menjadi sasaran pengerahan pasukan.

"Tugas TNI itu apa, untuk pertahanan bukan pertanian, bukan pertanahan," kata Hasanuddin.

"Soal anggarannya dari mana, apakah dari pertahanan atau departemen terkait, itu harus jelas, selama ini tidak jelas. Kami DPR tidak tahu ini anggaran  dari mana sekian triliun utk menambah sawah-sawah," ujar dia. 

Selain program cetak sawah, pada 2017 TNI juga membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi.

Jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.

Kompas TV Eks Penyidik KPK Brotoseno Divonis 7 Tahun Penjara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com