Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Berharap Praperadilan Novanto Cepat Selesai

Kompas.com - 22/11/2017, 23:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate berharap, proses gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto cepat selesai.

Dengan demikian, DPR bisa kembali normal.

Novanto saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ia mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus ini. 

Meski Novanto ditahan, Golkar tetap mempertahankannya sebagai Ketua DPR. Golkar akan menunggu putusan praperadilan sebelum menentukan nasib Novanto selanjutnya. 

Johnny mengatakan, setiap fraksi di DPR harus menghormati keputusan Golkar itu dan hanya bisa berharap praperadilan cepat selesai.

Baca: Golkar Sebut Pertahankan Novanto hingga Praperadilan sebagai Pilihan Terbaik

Selain itu, menurut Johnnny, proses sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran etik oleh Novanto juga seharusnya menunggu putusan praperadilan.

Jika MKD tetap memprosesnya, dikhawatirkan kasus dugaan pelanggaran etik oleh Novanto menjadi politis. 

"Dua mingguan, satu mingguan harus selesai. Jangan lama-lama. Mau enggak mau nanti dibawa ke ranah politik kalau (praperadilan) terlalu lama ," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Baca juga : Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Ia mengatakan, jika Novanto kalah dalam praperadilan, maka Golkar harus menjalankan mekanisme internalnya untuk mengganti Ketua DPR.

Johnny yakin, Golkar punya banyak figur berkualitas untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPR.  

"Tentu ini momentum bagus bagi Partai Golkar untuk demontrasikan bahwa sekarang waktunya bagi Partai Golkar untuk bantu (perbaiki) citra DPR," lanjut dia.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com