ICW Berharap Kasus "Anggaran Siluman" Tak Terulang di RAPBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo berharap, kasus "anggaran siluman" yang pernah terjadi pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015, menjadi pelajaran dalam membahas RAPBD 2018 ini.

Pekan ini, pembahasan RAPBD akan dimulai. Pada hari ini, Selasa (21/11/2017), DPRD DKI Jakarta menggelar paripurna untuk mendengarkan tanggapan gubernur atas pendapat fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018.

Kasus anggaran siluman di DKI pernah diungkap oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat menjabat Gubernur DKI.

"Nah, kita tentu harus belajar dari kasus sebelumnya di mana waktu itu anggaran DKI ternyata memiliki banyak project yang ternyata itu selundupan dari pihak legislatif. Bahkan dananya mencapai triliunan rupiah rupiah sekitar Rp 12 triliun proyek siluman itu," kata Adnan, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017).

Baca: RAPBD DKI Menggelembung, Wakil Ketua KPK Minta Publik Jangan Berburuk Sangka

Untuk urusan pembahasan anggaran, lanjut Adnan, titik krusialnya pada kemungkinan adanya kompromi antara pihak eksekutif dan legislatif, untuk mengegolkan program yang tendensinya menguntungkan mereka.

Dia menilai, untuk mencegah hal itu, kendalinya ada di pihak eksekutif.

"Memang kendalinya tetap dalam konteks ini pada eksekutif, kalau eksekutif membuka kompromi dalam artian yang tadi tentu isu e-budgeting menjadi tidak telalu relevan lagi," ujar Adnan.

Ia berharap, apa yang dilakukan pemimpin DKI sebelumnya dalam hal meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, bisa dilanjutkan.

"Terutama ketika membahas anggaran ya, perencanaan anggarannya itu juga dibuka kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengkritisi setiap usulan atau rencana itu," ujar Adnan.