Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Wajar jika Novanto Ceritakan Kasus Korupsinya ke Jokowi

Kompas.com - 21/11/2017, 16:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Pihak Istana merespons pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal Setya Novanto pernah membahas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP dengan Presiden Joko Widodo.

Staf Khusus Presiden Johan Budi Saptopribowo mengatakan, Novanto memang beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden Jakarta, yakni pada saat acara pelantikan pimpinan lembaga negara atau kepala daerah.

Sebab, Novanto menjabat sebagai Ketua DPR RI, salah satu jabatan yang wajib hadir dalam setiap acara resmi kenegaraan di Istana.

Lantas, apakah pertemuan Setya Novanto dengan Jokowi itu dimanfaatkan untuk membahas kasus korupsi e-KTP, Johan tidak mengetahui pasti.

"Kalau ada acara di Istana, pasti Pak Novanto kan datang dan bertemu dengan Presiden. Cuma apakah setelah itu ada pertemuan (Novanto dengan Jokowi), saya enggak tahu. Kan saya enggak ikut," ujar Johan ketika ditemui wartawan di Kompleks Istana Presiden Bogor, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Fahri Hamzah Sebut Novanto Bertemu Jokowi Bicarakan Kasus e-KTP)

Sekalipun dalam pertemuan itu dimaanfaatkan Novanto untuk menceritakan kasus yang membelitnya, menurut Johan, hal itu wajar saja. Setiap orang berhak menyampaikan apapun kepada Presiden.

"Wajar kalau disampaikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan," lanjut Johan.

Namun yang penting, Presiden tidak pernah menginterventi perkara Setya Novanto di KPK. Hal itu terbukti dari konsistensi pernyataan Jokowi sejak awal kasus itu mencuat hingga KPK resmi menahan Ketua DPR RI itu.

"Sikap Presiden tetap. Ikuti proses hukum dan wilayah hukum tidak bisa dicampuri atau diintervensi. Apalagi KPK, KPK kan lembaga independen," ujar Johan.

(Baca juga : Menurut Fahri Hamzah, Novanto Berhak Dibela Jokowi karena Jasanya)

Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan bahwa Novanto bertemu Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus korupsi e-KTP.

Fahri mengatakan, hal itu berawal dari sarannya kepada Novanto supaya berkomunikasi dengan Jokowi untuk membicarakan kasus yang tengah menjeratnya.

"Itu sudah lama saya ngomong, terus kemarin saya bilang, 'Bapak cerita dong kepada pemerintah. Cerita dong karena kronologi banyak yang aneh'," ujar Fahri di Kompleks DPR RI, Selasa.

Novanto, lanjut Fahri, akhirnya bertemu dengan Jokowi. Namun Fahri tak membeberkan apa isi pembicaraan keduanya.

Kompas TV Menurut Mahfud, negara tidak boleh kalah oleh pelaku kejahatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com