Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto Jadi Plt Ketum

Kompas.com - 21/11/2017, 10:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (21/11/2017) siang ini akan menggelar rapat pleno untuk menentukan pelaksana tugas ketua umum menggantikan Setya Novanto yang kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berharap sosok pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang dipilih bukanlah orang yang dekat dengan sosok tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dengan begitu, semangat perubahan akan terasa di tubuh Partai Golkar.

"Jangan yang jadi Plt adalah orang yang juga dikenal publik dekat dengan Setya Novanto atau yang ikut bahkan terdepan melindunginya selama ini. Apalagi, orang itu jadi ketua umum pula, celaka lagi buat Golkar," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia kepada Kompas.com, Senin pagi.

(Baca juga: Pimpinan Baru Golkar Berganti, Calon Kepala Daerah Diharapkan Tetap)

Kalau itu yang terjadi, lanjut Doli, citra permisif dan lekat dengan isu korupsi masih tetap ada pada Partai Golkar.

Tidak akan ada artinya pergantian ketua umum jika tak ada perubahan.

"Mubazir dan sia-sia. Hal ini penting untuk menjadi catatan bagi semua warga Golkar demi menyelamatkan dan menjaga masa depan partai," ucap Doli.

Doli pun berharap Plt ketua umum yang terpilih bisa segera menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum definitif.

(Baca juga: Alasan Setya Novanto Usulkan Idrus Marham Jabat Plt Ketum Golkar)

Munaslub harus segera dilakukan agar waktu untuk memulai konsolidasi guna menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif-Pemilu Presiden 2019 cukup.

"Idealnya, tidak boleh lebih dari satu bulan ke depan, munaslub sudah harus digelar," ucap Doli.

Sebelumnya, para senior yang tergabung dalam Dewan Pakar Partai Golkar mendorong Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi Plt ketua umum.

Sementara berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, apabila ketua umum berhalangan, posisi Plt ketua umum otomatis dijabat Ketua Harian Golkar.

Saat ini, Ketua Harian Golkar dijabat Nurdin Halid.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com