Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Sebut Kelompok Kriminal Bersenjata Juga Bertindak Separatisme

Kompas.com - 20/11/2017, 18:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, kelompok kriminal bersenjata di Mimika, Papua, tak sekadar bermotif kriminal. Menurut dia, ada motif lain untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

"Mereka memang kriminal, mengancam rakyat, memalak rakyat, menyandera rakyat, kan kriminal itu. Pakai senjata api. Tapi di benaknya, yang juga merupakan instrumen jadi satu kegiatan separatisme," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Oleh karena itu, kata Wiranto, pemerintah sepakat menggunakan istilah Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB) untuk menyebut kelompok tersebut. Dengan adanya upaya separatis, maka TNI bisa masuk menjadi bagian untuk menumpas kelompok tersebut.

"Kita bersyukur sudah ada koordinasi yang sangat ketat baik pusat maupun daerah antara kepolisian dan TNI. Sehingga di daerah pun ada satu operasi yg padu antara prajurit kepolisian maupun TNI," kata Wiranto.

Baca juga : Detik-detik Menegangkan Operasi Senyap Kopassus dan Kostrad Bebaskan Sandera di Papua

Wiranto menganggap kelompok manapun yang berambisi memisahkan diri dari NKRI harus dilawan. Indonesia, kata dia, merupakan negara merdeka yang memiliki kedaulatan mutlak.

"NKRI sudah final. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa melepaskan diri dari NKRI," kata dia.

Menurut Wiranto, pembebasan sandera tak berarti operasi keamanan di wilayah Papua selesai. Sejumlah anggota kelompok tersebut berpencar dan sembunyi saat petugas tim gabungan menyerbu Kampung Banti dan Kimbely untuk membebaskan sandera.

Tak tertutup kemungkinan adanya penambahan personel baik dari TNI maupun Brimob Polri untuk menangkap anggota kelompok yang masuk daftar pencarian orang.

Baca juga : Dapat Teror, 1.000 Masyarakat Lokal Papua Juga Minta Dievakuasi

"Dalam melanjutkan operasi pengejaran, kita akan laksanakan secara tuntas. Kita lanjutkan operasi bersama ini," kata Wiranto.

Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.  Humas Polda Papua Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.
Proses pembebasan sandera didahului sebuah operasi senyap yang dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad. Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima hari lalu. Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil.

Upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.

Baca juga : Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih Nyaris Ditembak Kelompok Penyandera

Kemudian, keesokan paginya, pasukan TNI dan Brimob bergerak menyerbu Kampung Kimbely dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu berhamburan menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi.

Setelah kelompok tersebut menghilang dari pandangan, aparat gabungan TNI dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com