Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Curigai Gatot Nurmantyo soal Pernyataan "Proxy War"

Kompas.com - 18/11/2017, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo punya maksud terselubung ketika memperingatkan tentang Indonesia yang sedang menghadapi proxy war.

"Kita akui memang kita sedang menghadapi proxy war. Tapi, Panglima TNI menyampaikan itu tidak terlepas dari adanya keinginan melibatkan lagi TNI di luar tugas pokok fungsi TNI saat ini," ujar Charles dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Sabtu (18/11/2017).

Proxy war merupakan perang antarnegara atau lebih dari dua negara secara tidak langsung atau menggunakan pihak ketiga. Peperangan itu dapat melibatkan hacker (peretas), bahkan lembaga nirlaba internasional, dan pers.

(Baca: Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...)

Bagi Charles, keinginan agar TNI tidak hanya mengurusi pertahanan negara saja bisa dimaklumi. Gatot merupakan lulusan angkatan 1982, di mana saat itu militer menguasai sejumlah aspek di Indonesia, mulai dari politik hingga ekonomi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Menurut Charles, kini terlihat upaya untuk mengembalikan TNI seperti masa-masa itu.

"Sekarang saja TNI sudah terlibat MoU (nota kesepahaman) dengan kementerian-kementerian, bahkan pemerintah daerah, yang tentu saja sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok fungsinya TNI," ujar Charles.

(Baca juga: Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)

Melalui isu proxy war, lanjut Charles, Gatot seakan mencari legitimasi dari masyarakat Indonesia agar TNI dapat masuk ke sektor-sektor lain di luar pertahanan.

"Bagaimana publik dibuat merasa adanya ancaman pertahanan kita. Bukan di pertahanan konvensional, tapi juga di segala lini sehingga seakan- akan TNI dibutuhkan di sana. Dia menjual konsep proxy war," ujar Charles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com