Coba Kepala Daerah Itu Merenung, Mikir...

JAKARTA, KOMPAS.com – Biaya pilkada terus menggelembung. Pada 2018, anggarannya mencapai Rp 15,1 triliun, naik 255 persen dari 2017 yang hanya Rp 5,95 triliun.

Namun, apakah kenaikan biaya pilkada sejalan dengan peningkatan kualitas kepala daerah yang terpilih? Tentu saja hal itu sulit untuk diukur.

Meski begitu, realitanya, masih banyak kepala daerah hasil pilkada justru mencium ubin dingin bui KPK, alias terjerat kasus korupsi. Realita yang membuat rakyat mengelus dada.

“Sejauh mana gubernur, bupati dan wakilnya merenung, berpikir, bahwa uang rakyat telah di kelurkan sebanyak itu untuk memilih dia. Apa yang mereka perbuat?,” ujar Staf Ahli Menteri PANRB Shadiq Pasadigoe di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

(Baca juga : Sudah Berjalan Serentak, Mengapa Pilkada Masih Mahal?)

Dalam Pilkada Sumatera Barat misalnya, biaya pilkadanya mencapai Rp 78 miliar.

Bila dibagi hari dalam 5 tahun, tutur dia, maka uang rakyat yang digunakan untuk gelaran yang disebut pesta demokrasi itu mencapai Rp 42,7 juta per hari.

Alih-alih merenung dan berpikir, banyak kepala daerah yang hidup mewah pasca terpilih dalam Pilkada. Mobilnya seharga setengah miliar lebih, gayanya bak konglomerat.

“Kemudian rakyat melihat itu,” kata Shadiq.

Padahal kalau kepala daerah mau merenung, tutur dia, biaya Pilkada Rp 78 miliar bisa setara dengan pembangunan jalan sepanjang 110 km.

Atau, berpikir jika anggaran itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan.

Sebagai bayangan saja, pemerintah sudah punya rencana membangun dan merehabilitasi lebih dari 61.000 ruang kelas dari SD sampai SMA pada 2018.

Wajah infrastuktur pendidikan nasional memang belum lepas dari cerita ruang kelas bocor, bahkan mau roboh.