Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK Berharap Tommy, Mamiek, dan Prabowo Tak Berupaya Hindari Pajak

Kompas.com - 07/11/2017, 19:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait munculnya nama sejumlah tokoh Indonesia dalam "Paradise Papers", kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka yang secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat yang dinamakan "surga pajak".

Tiga tokoh Indonesia yang namanya masuk dokumen itu adalah dua anak presiden kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto); serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jusuf Kalla berpendapat, ada dua hal yang biasanya menjadi alasan bagi seseorang untuk membuat perusahaan di luar negeri.

"Motif pertama, tentu ingin menghindari pajak. Motif kedua, ingin memudahkan bisnis itu mendapat akses ke luar dan ke dalam negeri," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

(Baca juga: "Dokumen Surga" Terungkap, Pemerintah Siap Perangi Dana Gelap)

Apabila motif kedua yang menjadi alasan bagi Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto, dan Prabowo Subianto untuk menanam investasi di negeri surga pajak, Kalla tak mempermasalahkan.

"Jadi orang bikin itu supaya mendapat kredit dari luar negeri kemudian dipakai di dalam negeri. Itu juga positif, tidak semua negatif. Ada juga positifnya orang itu memakai akses modal dari luar ke dalam," ujar Kalla.

Namun, Kalla mengingatkan jangan sampai alasan untuk menghindari pajak yang menjadi motif. Ia pun mengingatkan tokoh-tokoh Indonesia yang namanya tercantum dalam Paradise Papers atau Dokumen Surga untuk tetap membayar pajak.

"Yang negatifnya, kalau uang disembunyikan di situ untuk tidak membayar pajak, itu negatif," kata Kalla.

"Ya, namanya pengusaha, kan, banyak akalnya, kan. Asalkan tetap bayar pajak," ujarnya.

(Baca juga: Masuk dalam "Dokumen Surga", Prabowo Dibela Fadli Zon)

Terkuaknya Dokumen Surga ini awalnya muncul dalam surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan kini dikembangkan lagi oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif.

Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.TRIBUNNEWS / HERUDIN Putra mantan Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau lebih dikenal Tommy Soeharto, menjawab pertanyaan wartawan di Kanwil Wajib Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta, Kamis (15/9/2016). Tommy melaporkan hartanya dalam rangka mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty.
Dalam dokumen tersebut, nama Tommy Soeharto tercatat pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup tahun 2000.

Konsorsium Jurnalis Investigatif juga melihat ada kesamaan alamat dengan perusahaan lain yang dimiliki Tommy, Asia Market dan V Power. Kedua perusahaan itu terdaftar di Bahama.

Tommy turut membuka perusahaan patungan dengan rekannya dari Australia dengan kegiatannya berupa iklan jalan di Negara Bagian Victoria di Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan China.

(Baca juga: Ratu Inggris hingga Facebook Tercatat dalam "Dokumen Surga")

Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan berdasarkan data dari firma hukum di Bermuda, Appleby, perusahaan tersebut disebut sebagai pengemplang pajak.

Sementara itu, Mamiek Soeharto dikatakan sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd sekaligus pimpinan Golden Spike South Sumatera Ltd dengan rekannya, Maher Algadri.

Maher merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia zaman kepemimpinan Soeharto, menurut laporan Forbes.

Nama Prabowo Subianto disebut pernah menjabat Direktur dan Wakil Pimpinan Nusantara Energy Resources yang kantornya berada di Bermuda. Perusahaan ini terdaftar pada 2001, kemudian ditutup pada 2004 dan menyandang status sebagai perusahaan penunggak utang.

Prabowo juga disebut memiliki sebagian perusahaan Nusantara Energy Resources di Singapura yang merupakan bagian dari Nusantara Group.

Kompas TV Ditjen Pajak Perangi “Suap Pegawai”
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com