Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Pertanyakan Perlindungan KPK terhadap Novel Baswedan

Kompas.com - 04/11/2017, 13:52 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur melihat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah dalam memberikan perlindungan terhadap Novel Baswedan.

Oleh karena itu, sebelum mendorong lembaga lain untuk serius menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel, Isnur mengatakan, lembaga pertama yang akan mereka dorong adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana kami mau mendorong lembaga lain kalau pimpinan KPK-nya sendiri seolah tidak mau melindungi anak buahnya secara maksimum," kata Isnur dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Isnur melihat ada perbedaan ketegasan dari pimpinan KPK periode saat ini dengan sebelumnya. YLBHI yang memberikan bantuan hukum terhadap Novel sejak 2012 mencermati betul dukungan dari pimpinan KPK kepada Novel.

"Di 2012 pimpinan KPK sebelumnya itu protect habis Novel. Jadi Novel udah mau diculik malem itu, tidak bisa, kunci pintu, Novel sembunyikan," kata dia.

Bahkan ketua KPK saat itu meminta bantuan beberapa aparat lain untuk menjaga KPK. Pemanggilan terhadap Novel pun ditolak dengan surat resmi bahwa pimpinan KPK tidak mengizinkan Novel dipanggil.

"Sekarang tidak. Jadi serangan terhadap Novel jangan diartikan serangan terhadap Novel pribadi. Tetapi secara kelembagaan, terstruktur," katanya.

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

Demoralisasi internal

Menurut Isnur, tidak tegasnya sikap pimpinan KPK dalam memberikan dukungan terhadap Novel justru akan berujung pada demoralisasi di internal KPK.

"Jadi suasananya pegawai-pegawai khawatir karena ketuanya saja dikriminalisasi, tidak diungkap. Kalau gini bisa mengganggu suasana pemberantasan korupsi secara keseluruhan," ucap Isnur.

Demoralisasi internal KPK ini, menurut Isnur, adalah tujuan lain dari serangan terhadap Novel. Ini bisa menjadi sangat membahayakan Presiden Joko Widodo yang berjanji akan melindungi KPK dan antikorupsi.

"Kalau KPK goyang, dan penegakkan anti korupsi malemah, Jokowi bahaya. Ini pertaruhan buat Jokowi, apakah dia bisa memperkuat KPK secara serius," pungkas Isnur.

Kompas TV Sejumlah pihak mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com