Wapres Kalla Nilai Tetap Ada Mekanisme Peradilan dalam UU Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah bahwa Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kini berlaku pasca-pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas), menyalahi prinsip keadilan karena menghapus peradilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Menurut Kalla, aturan dalam UU Ormas yang baru disahkan itu tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, yang direvisi pemerintah melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Sebenarnya hampir sama, satu (UU Nomor 17/2013) pengadilan dulu, lalu pemerintah memutuskan. Nah ini pemerintah memutuskan dulu, kalau tak terima ya bawa ke pengadilan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

"Prinsipnya berbeda tapi hampir sama. Ujungnya semua itu ke pengadilan. Ini dibalik sedikit," ujar Kalla.

(Baca juga: Kemendagri Targetkan Revisi UU Ormas Selesai Sebelum Pilkada Serentak)

Menurut Kalla, ormas tetap punya kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kalau pemerintah menganggap (ormas) terbukti melanggar Pancasila atau UU yang lain dapat dibubarkan. Tapi ormas dapat mengajukan banding ke pengadilan," kata dia.

Kalla juga membantah anggapan bahwa aturan dalam UU Ormas bisa mempidanakan anggota suatu kelompok ormas yang telah dibubarkan.

"Kalau anggota, enggak lah. Sudah dibubarkan HTI. Ada enggak orang HTI yang dipidana?" kata Kalla.

Meski demikian menurut Kalla pemerintah menerima dengan tangan terbuka jika ada pihak yang berkeinginan untuk melakukan revisi UU Ormas.

"Kalau memang ada yang mengusulkan melalui prosedur DPR ya pasti bisa kalau mau," tutur Kalla.

(Baca juga: Pemerintah Setuju Revisi UU Ormas, asal Bukan terkait Ideologi)

Tiga poin

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ada tiga poin revisi UU Ormas yang akan diajukan kepada pemerintah dan DPR.

Pertama, kewenangan untuk menentukan ormas yang anti-Pancasila tidak boleh ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Kedua, sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar tidak perlu sampai menjerat seluruh anggotanya.

Ketiga, harus ada  proses pengadilan yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, obyektif, dan tidak sewenang-wenang.

(Baca juga: SBY: Alhamdulillah, Pak Jokowi Bersedia Revisi UU Ormas)