Demokrat Berikan Naskah Akademik Revisi UU Ormas, Kemendagri Apresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyerahkan naskah akademik revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (31/10/2017).

"Pagi ini kami merasa senang dan gembira karena Kemendagri menerima kami. Pagi ini secara lengkap kami serahkan hasil kajian naskah akademik plus lampirannya," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Selasa.

Hinca mengatakan, Fraksi Partai Demokrat di DPR berkomitmen menjadi inisiator revisi Undang-Undang Ormas yang merupakan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Pemerintah melalui Kemendagri, kata Hinca, tentu memiliki perhatian khusus terhadap organisasi kemasyarakatan. Namun, perlu adanya aturan yang jelas. Hinca yakin pemerintah memiliki niat baik dalam mengatur ormas.

"Partai Demokrat akan terus mengawal ini sampai tuntas. Kemarin sudah kami putuskan dalam rapat, inisiator pertama adalah Partai Demokrat. Kami berharap ruang diskusi tetap dibuka," ucap Hinca.

(Baca juga: UU Ormas Versi Demokrat, Pengadilan yang Bisa Bubarkan Ormas)

Setelah menyampaikan naskah akademik revisi Undang-undang Ormas ke Kemendagri, Hinca mengatakan Partai Demokrat akan menyambangi Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Demokrat akan berkomunikasi dengan parlemen melalui fraksi atau anggota di Komisi II.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menyambut baik naskah akademik dari Partai Demokrat. Soedarmo juga mengapresiasi Partai Demokrat yang bergerak cepat dalam menuntaskan Undang-Undang Ormas.

"Kami menyampaikan apresiasi karena ada inisiasi yang begitu cepat dari Partai Demokrat untuk memberikan masukan terhadap kemungkinan perubahan yang ada di pasal-pasal yang sudah ditetapkan DPR. Naskah ini kami gunakan sebagai masukan untuk revisi atau memperbaiki," kata Soedarmo.

(Baca juga: Pemerintah Setuju Revisi UU Ormas, asal Bukan terkait Ideologi)

Soerdarmo mengatakan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah menyatakan siap menerima masukan dari berbagai fraksi, dalam Sidang Paripurna pengesahan Perppu Ormas.

Pemerintah juga menyatakan siap untuk memperbaiki pasal-pasal dalam Undang-undang hasil pengesahan Perppu Ormas.