Eksekusi Rp 4,4 Triliun Aset Yayasan Supersemar Tunggu Pergantian Ketua PN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memastikan kapan mengekseksi aset Yayasan Supersemar sebesar Rp 4,4 triliun dilakukan.

Humas PN Jakarta Selatan I Made Sutrisna memperkirakan eksekusi bisa dilakukan setelah pergantian Ketua PN Selatan yang baru, menggantikan Aroziduhu Waruwu.

"Sekarang mau ada pergantian ketua pengadilan. Mungkin menunggu ketua baru untuk melaksanakan eksekusinya," ujar Made kepada Kompas.com, Selasa (31/10/2017).

Made mengatakan, paling cepat dalam satu bulan ke depan proses pergantian ketua pengadilan dilakukan. Setelah ketua diganti, diperlukan beberapa waktu lagi untuk mempersiapkan eksekusi tersebut.

"Mungkin November atau awal Desember 2017. Kan perlu persiapan matang untun mengeksekusi," kata Made.

(Baca juga: Kasasi Jaksa Dikabulkan, PN Jaksel Siap Eksekusi Aset Yayasan Supersemar)

Menindaklanjuti putusan MA yang berkekuatan hukum tetap, Made meminta Kejaksaan Agung melakukan tindak lanjut kepada PN Jakarta Selatan.

"Harus datang lagi ke pengadilan untuk sekadar mengingatkan kami lagi bahwa dulu ajukan permohonan eksekusi. Agar jadi perhatian atas putusan yang dulu. Sekarang sudah bisa dijalani," kata Made.

Eksekusi sedianya dilakukan pada 28 Januari 2016. Namun, berkas asetnya bolak-balik antara Kejagung dan PN Jaksel karena daftar asetnya yang belum tercatat lengkap.

Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kepada negara sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 4,4 triliun.

Daftar aset yang semestinya disita antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Kasus Yayasan Supersemar bermula saat pemerintah menggugat Soeharto (Presiden kedua RI Soeharto selaku Tergugat I) dan Yayasan Supersemar (Tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar.

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disalurkan kepada sejumlah perusahaan.

(Baca juga: Dapat Kucuran Dana Tambahan, Kejagung Siap Eksekusi Yayasan Supersemar)

Dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Harifin A Tumpa, Rehngena Purba, dan Dirwoto, MA menyatakan bahwa tergugat II harus mengembalikan 75 persen dari total dana yang diterima, yaitu 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139 juta.

Angka Rp 139 juta dipermasalahkan oleh Kejagung melalui peninjauan kembali (PK) karena setelah diteliti ternyata hilang tiga angka nol. Angka yang benar adalah Rp 139 miliar.

Pada Agustus 2015, MA mengabulkan PK yang diajukan negara, diwakili kejaksaan. Dengan demikian, Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar AS atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar atau semuanya menjadi Rp 4,389 triliun.

Namun, perlawanan kembali dilakukan pihak Yayasan Supersemar. Gugatan pun diajukan ke PN Jakarta Selatan. Kemudian, pada Juni 2016, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Supersemar terkait jumlah uang yang diterima dalam putusan MA.

Pengadilan memutuskan bahwa aset yang patut dieksekusi hanya sekitar Rp 309 miliar hingga Rp 706 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Kejaksaan Agung melayangkan kasasi ke MA pada Juli 2017. Putusan kasasi tersebut keluar pada 19 Oktober 2017 lalu dengan hasil mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung.

(Baca juga: Ini Alasan PN Jaksel Belum Sita Aset Yayasan Supersemar)