Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deklarasi Dukungan, Kelompok Pro-1 Belum Minta Restu Cak Imin-AHY

Kompas.com - 29/10/2017, 19:57 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok Pro-1 sudah mendeklarasikan dukungan untuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Namun, rupanya kelompok Pro-1 sama sekali belum menjalin komunikasi dan meminta restu kepada Cak Imin-AHY.

"Untuk sementara belum ada komunikasi. Tapi ini inisiatif murni dari kami sebagai generasi muda, alumni 1998, santri dan pelajar," kata Ketua Nasional Pro-1, Baihaqi Maisin saat deklarasi dukungan di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017).

Ia mengungkapkan, kelompoknya baru akan menjalin komunikasi dengan kedua pihak yang didukungnya maju pada pilpres mendatang. Ini termasuk dengan dua partai politik, yakni PKB dan Partai Demokrat.

"Usai ini kami akan komunikasi dengan Cak Imin maupun AHY. Tapi nanti akan kami lihat lebih dulu perkembangannya," kata Baihaqi.

(Baca juga: Kelompok Pro-1 Deklarasi Pemimpin Zaman Now, Cak Imin-AHY)

Karena itu, kata Baihaqi, Cak Imin-AHY pun belum tahu bahwa ada kelompok yang mendukungnya untuk maju sebagai pesaing Presiden Joko Widodo pada pilpres mendatang.

"Cak Imin dan AHY belum tahu kelompok relawan ini," ujar dia.

Bahkan, kata dia, pihaknya pun belum melakukan survei elektabilitas Cak Imin-AHY, apakah cukup punya suara atau minat dari publik Tanah Air.

"Untuk sementara belum (survei). Kami masih baru, belum mengukur," kata dia.

(Baca juga: Ini Alasan Kelompok Pro-1 Dukung Cak Imin-AHY pada Pilpres 2019)

Meski demikian, Baihaqi menegaskan bahwa kelompoknya tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun yang ada di dalam negeri, khususnya PKB dan Partai Demokrat.

"Kami tegaskan bahwa Pro-1 tidak tergabung atau terafiliasi dalam parpol mana pun. Kami kelompok muda non parpol. Kami menolak dikait-kaitkan dengan parpol mana pun," kata dia.

Kompas TV Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei terkait Pilpres dan Pileg 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com