Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 33 Kapal Pencuri Ikan di Natuna

Kompas.com - 29/10/2017, 07:04 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Natuna KKP/DIDIK HERIYANTOMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Natuna
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Minggu (29/10/2017) siang, akan memimpin penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Ada 33 kapal yang akan ditenggelamkan besok (hari ini)," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Sindu, Pulau Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017).

Penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan itu akan digelar di perairan Selat Lampa.

Sebagian besar kapal yang ditenggelamkan itu milik nelayan Vietnam dan Tiongkok. Adapun nakhoda dan anak buah kapal (ABK) kapal-kapal tersebut sedang menjalani proses hukum.

Pimpinan Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengatakan, penenggelaman kapal-kapal ini merupakan hasil kerja sinergi antara TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kejaksaan.

"Penenggelaman ini merupakan amanat undang-undang dan kami yakini akan memberikan efek jera bagi pencuri ikan di wilayah Indonesia," ujar Achmad.

Selain Susi dan Achmad, penenggelaman kapal itu juga akan dihadiri oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Mahfud MD: Kasus Partai Demokrat Jadi Masalah Hukum jika Hasil KLB Didaftarkan ke Kumham

Nasional
Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Dinilai Anomali Politik dan Demokrasi

Nasional
KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

KPAI: Negara Harus Hadir untuk Cegah Anak Putus Sekolah Selama Pandemi

Nasional
Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Pemerintah Diminta Gunakan Paradigma Hukum Sikapi Kisruh Demokrat

Nasional
Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Moeldoko dan Kudeta di Demokrat, Pengamat: Tidak Boleh Ada Pembiaran oleh Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X