Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Pangkas 600 "Anak", "Cucu", dan "Cicit" Perusahaan BUMN

Kompas.com - 27/10/2017, 07:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani mengatakan, Presiden Joko Widodo berencana memangkas jumlah "anak", "cucu" dan "cicit" perusahaan milik BUMN.

Kadin pun mendukung penuh kebijakan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, lanjut Rosan, Presiden akan memangkas 600 perusahaan pelat merah.

"Presiden mengatakan, jual ("anak" atau "cucu" perusahaan) yang tidak berhubungan lagi dengan inti bisnis induknya, sehingga target "anak-cucu" BUMN dari 800 (perusahaan) menjadi 200," ujar Rosan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017) malam.

Diketahui Presiden Joko Widodo didampingi sembilan menteri di bidang ekonomi menerima jajaran pengurus Kadin di Meja Oval Istana Merdeka. Pertemuan yang disebut Rosan blakblakan itu berlangsung hingga 3 jam 30 menit.

(Baca juga: Jokowi: Yang Bikin "Anak Cucu" BUMN Bukan Saya, Sudah dari Dulu)

Menteri BUMN Rini Soemarno yang turut hadir dalam pertemuan itu menyatakan kesanggupannya.

Rini, lanjut Rosan, telah memetakan "anak" dan "cucu" BUMN mana saja yang memiliki bidang bisnis tidak sama dengan perusahaan induknya. Dengan demikian, dalam waktu dekat keinginan Presiden akan diwujudkan.

"Ibu Rini sudah mengamini (program Presiden) itu. Pemotongan 600 perusahaan ini akan diselesaikan karena sudah dipelajari. Ini akan menjadi restrukturisasi BUMN besar-besaran," kata Rosan.

"Anak", "cucu", dan "cicit" perusahaan BUMN yang dipangkas itu, kata Rosan, akan dijual atau dimerger kepada swasta. Ia yakin pengusaha nasional mampu membelinya.

"Dilepasnya juga bukan dilepas rugi, tapi lepas untung dan proses ini juga secara transparan kepada pengusaha nasional. Pertanyaannya apakah pengusaha nasional sanggup? Saya sampaikan, kami sanggup. Karena perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah jadi," ujar Rosan.

(Baca juga: Banyak Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN, Menteri Rini Bilang Karena "Kebetulan")

Dengan demikian, Rosan yakin sinergi antara BUMN dan pihak swasta ke depan akan semakin baik. Pembangunan infrastruktur pun akan semakin terakselerasi.

Ujung-ujungnya, lanjut Rosan, masyarakat Indonesia juga yang naik kesejahteraannya.

Kompas TV Ajang pameran perkembangan bisnis dan promosi terbesar "Indonesia Business & Development Expo" kembali digelar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com