JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak mau disalahkan terkait menjamurnya Badan Usaha Milik Negara beserta "anak cucunya".
Saat ini, setidaknya ada 118 BUMN dan "anaknya cucunya" mencapai 800.
Kondisi tersebut dikeluhkan oleh para pengusaha karena BUMN kerap mengambil proyek-proyek kecil yang seharusnya bisa dikerjakan oleh usaha kecil dan menengah.
Protes kepada Jokowi pun mengemuka dalam penutupan rapat koordinasi nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Jokowi menegaskan, menjamurnya "anak cucu" BUMN sudah ada sejak ia menjabat pada 2014.
"Yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu," kata Jokowi saat memberikan sambutannya.
"Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu semuanya? Jangan-jangan juga ada yang mau main politik?" sindir Jokowi disambut tawa para hadirin.
Meski merasa tak bertanggung jawab dengan menjamurnya anak dan cucu BUMN, Jokowi mengaku sudah meminta Menteri BUMN untuk segera melakukan pembenahan.
Instruksi ini bahkan sudah disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna, Selasa (2/10/2017) kemarin.
"Pak Rosan (Ketum Kadin) belum ngomong di sini, saya sudah perintahkan di paripurna kemarin. Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak?" ujar Jokowi.
Jokowi mengaku sudah meminta agar 800 "anak cucu" BUMN yang ada saat ini dimerger atau dijual. Terutama, BUMN yang kerap menggarap proyek-proyek kecil yang berbenturan dengan usaha kecil menengah.
"Ngapain BUMN ngurusin catering, ngurusin baju," kata dia.