Jokowi Tegur Menteri BUMN soal Penggunaan Komponen Dalam Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegur Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Presiden melihat, banyak BUMN besar belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Saya masih melihat, saya ulangi, di BUMN-BUMN terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait TKDN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Padahal, Jokowi menegaskan, pada rapat terbatas terkait TKDN pada 23 Februari 2016 lalu, ia sudah menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di dalam negeri.

(baca: Jokowi Tegur Menteri Jonan dan Siti dalam Rapat Kabinet)

TKDN, lanjut Jokowi, bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor, tapi bisa juga mendorong masuknya investasi di sektor industri subtitusi impor.

Selain itu, memperkuat terjadinya transfer teknologi serta menghidupkan industri pendukung dan energi baru.

"Muara akhirnya adalah pergerakan roda perekonomian nasional kita," tambah Jokowi.

Jokowi meyakini, jika produk yang dihasilkan dalam industri nasional terus diperkuat, didampingi dan difasilitasi, maka akan mampu bersaing dengan produk impor baik dari sisi harga maupun sisi kualitas.

Untuk itu, Jokowi meminta agar TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan dalam perlengkapan syarat proses pengadaan barang dan jasa.

"Ini tolong digarisbawahi karena saya lihat sekadar kebijakan teknis administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam pengadaan barang dan jasa," kata Jokowi.