Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Mayoritas Responden Ingin Jokowi Kembali Jadi Presiden

Kompas.com - 21/10/2017, 07:51 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Kompas TV Evaluasi Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK (Bag 2)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tahun ketiga memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo mendulang angka kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Namanya juga masih populer dengan elektabilitas yang cukup untuk terpilih lagi menjadi presiden periode 2019-2024.

Berdasarkan survei Penelitan dan Pengembangan Kompas, sebagian besar responden menganggap Jokowi layak memimpin Indonesia selama dua periode.

Tim peneliti litbang mengajukan pertanyaan "Sudah berhasil atau belumkan Jokowi dalam menjalankan kerja kepresidenan selama tiga tahun ini?". Sebanyak 70 responden menjawab Jokowi berhasil menjalankan pekerjaannya selama tiga tahun terakhir.

Angka tersebut meningkat empat persen dibandingkan survei Litbang Kompas periode sebelumnya.

Baca juga: Baca juga : Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Menurun

Sementara itu, 18 persen responden menjawab Jokowi belum berhasil menjaalankan pekerjaannya. Penilaian negatif tersebut menurun empat persen daripada hasil survei Litbang Kompas sebelumnya.

Selebihnya, sebanyak 9 persen responden menjawab tidak tahu dan 3 persen responden tidak menjawab.

Pertanyaan berikutnya yang diajukan yakni "Menurut Anda, layak atau tidakkah Jokowi menjabat presiden dua periode?". Sebagian besar responden, tepatnya 66 persen menjawab "Ya".

Dibanding hasil survei Litbang Kompas sebelumnya, angka tersebut meningkat 9 persen. Sementara responden tang menjawab "Tidak (layak)" yakni sebesar 20 persen. Sementara itu, sebanyak 10 persen reaponden menjawab tidak tahu dan 4 persen tidak menjawab.

Hal ini berkaitan dengan kepuasan kinerja pemerintah yang meningkat dari 63,1 persen menjadi 70,8 persen. Sehingga elektabilitas Jokowi untukk dipilih lagi kembali menguat dari 56,4 persen (survei April 2017) menjadi 65,9 persen (Survei Oktober 2017).

Survei Litbang Kompas menggunakan metode pemilihan sampel acak bertahap (multistage random sampling). Populasinya adalah seluruh WNI berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

Adapun jumlah sampelnya 1.200 responden yang diambil dari 32 provinsi di Indonesia. Margin of error kurang lebih sebesar 2,83 pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com