Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Menurun

Kompas.com - 21/10/2017, 06:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pilihan masyarakat terhadap calon presiden 2019 masih mengerucut kepada dua nama, yakni Joko Widodo sebagai petahana dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski begitu, kecenderungan terakhir menunjukkan elektabilitas Jokowi meningkat, sementara Prabowo menurun.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017. Survei bertanya kepada responden, apabila Pilpres 2019 dilakukan sekarang, siapa sosok yang akan mereka pilih.

Hasilnya, 46,3 persen responden memilih Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Sementara responden yang memilih Prabowo 18,2 persen.

Responden yang memilih Jokowi naik apabila dibandingkan dengan survei terakhir Litbang Kompas April 2017 lalu. Jokowi saat itu hanya dipilih 41,6 responden.

(baca: "Gatot Nurmantyo Bisa Gerus Suara Prabowo jika Jadi Cawapres Jokowi")

Naiknya elektabilitas Jokowi sejalan dengan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Pada April 2017, hanya 63,1 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Namun, kini angkanya naik menjadi 70,8 persen.

Di sisi lain, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan. Pada April 2017, Mantan Danjen Kopassus itu masih dipilih 22,1 persen responden. Namun kini elektabilitasnya turun menjadi 18,2 persen.

Terlepas dari persaingan Jokowi dan Prabowo, calon lainnya tidak ada yang mendapatkan suara signifikan. Sementara, responden yang belum menentukan pilihan lebih tinggi dari suara Prabowo, yakni mencapai 23,6 persen.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode pemilihan sampel acak bertahap atau multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil 1200 responden di 32 provinsi seluruh Indonesia. Margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Solidnya opini positif dari publik ke pemerintah merupakan modal bagi Jokowi untuk maju lagi ke pemilihan presiden.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com