Kapolri Minta Pilkada Serentak 2018 Tidak Diwarnai Konflik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak membuat kegaduhan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Ia mengatakan, jangan sampai peristiwa penting tersebut diwarnai konflik yang mengganggu proses demokrasi serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Kita betul-betul imbau, ini adalah pesta demokrasi, jangan sampai berkonflik. Situasi pasti menghangat, biasa, tapi jangan sampai panas. Apalagi terbakar," ujar Tito di kompleks PTIK, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Tito mengatakan, masyarakat hendaknya mendukung aparat untuk mrnjaga situasi agar kondusif selama pilkada. Meski begitu, ia optimistis masyarakat telah belajar dari pengalaman ke belakang dalam menghadapi konflik, terutama gejolak yang muncul jelang Pilkada.

"Di isu sensitif pun masih bisa diatasi dengan baik," kata Tito.

(Baca juga: Kemenkominfo Antisipasi Ujaran Kebencian dan Hoaks Jelang Pilkada 2018)

Untuk menjaga keamanan selama pesta demokrasi, baik Polri maupun TNI membangun hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung situasi Pilkada yang kondusif.

Kerja sama juga dilakukan dengan elemen masyarakat, termasuk pengawas pemilu yang independen.

"Kita pasti kerja sama dengan banyak stakeholder, mulai dari penyelenggara KPU dan jajarannya, Bawaslu, dan jajaran panwaslu dibawahnya," kata Tito.

(Baca juga: Sejumlah Jenderal Polisi Ingin Ikut Pilkada, Apa Dampaknya bagi Polri?)

Sementara itu, untuk operasi pengamanan, Tito memerintahkan setiap satuan wilayah untuk membuat rencana kerja. Masing-masing satuan wilayah, termasuk Mabes Polri, juga dipersiapkan untuk mem-back up satuan di bawahnya.

Tito mengatakan, ada sejumlah daerah yang akan jadi perhatian Polri berdasarkan peta kerawanan.

"Saya memberi catatan ke daerah tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Temgah, Jawa Timur, saya berikan atensi. Kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua ini jadi perhatian utama saya," kata Tito.