JAKARTA, KOMPAS.com - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap anggaran alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan dan TNI.
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK masih mempertimbangkan apakah akan membuka hasil PDTT tersebut ke publik atau tidak.
"Itu sedang dipertimbangkan," ujar Firman dalam konferensi pers di Media Center Gedung BPK, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Firman mengatakan, ada beberapa hasil audit BPK yang sengaja diungkap ke publik. Misalnya, mengenai moratorium TKI dan PNS.
Kebijakan tersebut didasarkan semata-mata pada unsur tanggung jawab sosial BPK.
Baca: Anggota BPK: Menhan dan Panglima TNI Tak Halang-halangi Audit Alutsista
Namun, banyak juga hasil audit BPK yang tidak diungkapkan ke publik. Hal ini didasarkan pada alasan mengandung unsur kerahasiaan negara.
"Moratorium TKI dan PNS itu kami ungkap ke publik Karena kita harap dengan diungkap, publik bisa sama-SAMA mengawasi. Tapi ada informasi yang kita tidak ungkap ke publik dengan pertimbangan bahwa materi tersebut rahasia," ujar Firman.
Kemungkinan, hasil PDTT BPK atas alutsista Kemenhan dan TNI akan diungkap sebagian dan sebagian lagi dirahasiakan.
Namun, ia menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan soal itu.
"Ada bagian yang masuk di ranah publik, kita (ungkap) dan ada bagian-bagian tertentu yang kita jaga. Intinya BPK komitmennya untuk memberikan solusi," ujar Firman.