Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Revitalisasi Kepengurusan, Sekjen Golkar Sebut Perlu Ada Soliditas

Kompas.com - 09/10/2017, 16:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa revitalisasi atau restrukturisasi kepengurusan Partai Golkar adalah tindak lanjut keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang diberikan mandat untuk menyusun susunan baru tersebut telah melakukan evaluasi. Salah satunya adalah agar ada soliditas dalam kepengurusan partai.

"Ada satu keinginan dari Ketua Umum bahwa untuk menjamin akselerasi dan peningkatan kinerja kepengurusan ini diperlukan soliditas," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

"Diperlukan kebersamaan yang betul-betul fokus pada kerja-kerja partai," ujar dia.

Namun, saat disinggung mengenai isu pencopotan Yorrys Raweyai dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Idrus enggan menjawabnya secara tegas.

(Baca juga: Ditanya soal Yorrys, Sekjen Golkar Sebut Ada Revitalisasi Pengurus)

Susunan kepengurusan baru beserta alasan revitalisasi, kata dia, akan disampaikan oleh Novanto dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.

Ia juga menampik bahwa alasan soliditas menjadi satu-satunya alasan dilakukannya revitalisasi kepengurusan itu.

"Bukan hanya itu, kan banyak pertimbangan. Jadi bukan satu-satunya ya, tetapi siapa pun yang mengurusi partai, itu perlu kesolidan, perlu kebersamaan," ucap Idrus.

"Karena kami orientasinya adalah kinerja. Orientasinya agar supaya target target politik bisa kami capai," tuturnya.

(Baca juga: Gabung Golkar, Mantan Sesmenko Polhukam Eko Wiratmoko Geser Yorrys)

Dalam surat revitalisasi kepengurusan yang beredar, tercantum pengurus partai Golkar yang baru. Salah satunya adalah Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko. Eko menggeser posisi Yorrys Raweyai sebagai Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Yorrys sebelumnya memang mendesak Setya Novanto untuk mundur dari posisi Ketum Golkar karena terjerat kasus E-KTP dan karena kondisinya yang juga tengah sakit. Yorrys menyebut elektabilitas Golkar terus menurun dibawah kepemimpinan Novanto.

Kompas TV Surat Keputusan baru diteken oleh Setya Novanto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com