Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Jokowi Dinilai Kritik untuk Petinggi TNI yang Berpolitik Praktis

Kompas.com - 06/10/2017, 05:00 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait netralitas TNI saat pidato pada HUT ke-72 TNI merupakan kritik untuk petinggi TNI yang berpolitik praktis.

Namun, Dadang enggan menyebut siapa petinggi TNI tersebut.

"Tentu Pak Jokowi sedang mengkritik selama ini ada petinggi-petinggi yang melakukan langkah politik praktis yang kemudian melupakan fungsi dan peranan TNI," kata Dadang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh anggota TNI yang hendak berpolitik praktis untuk mengundurkan diri.

Baca: Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI

Dadang mengatakan, TNI merupakan penjaga keutuhan negara yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap.

Jika aparat TNI berpolitik praktis tanpa mengundurkan diri, dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun.

Politik TNI merupakan politik kebangsaan, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan.

"Oleh karena itu, saya kira kita harus menggarisbawahi pernyataan Pak Jokowi di hari TNI ini agar TNI tetap pada khithahnya sebagai yang menjaga negara. Politiknya kebangsaan, bukan politik praktis," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Baca: Jokowi Ingatkan TNI Untuk Setia kepada Pemerintahan yang Sah

Pesan ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017) pagi.

Dalam amanatnya, ia menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.

"Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara. Ia berpesan supaya TNI tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

CSIS: 138 dari 580 Caleg Terpilih di DPR Terasosiasi Dinasti Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com