Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Kamisan: 72 Tahun TNI, Prajurit Sejati Berani ke Pengadilan HAM

Kompas.com - 05/10/2017, 18:56 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Selamat Ulang Tahun TNI," demikian diserukan oleh salah seorang pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah massa Aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Seperti aksi-aksi sebelumnya, kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian hitam.

Sebagian dari mereka mengenakan payung yang juga berwarna hitam bertuliskan "Stop impunitas", "Tuntaskan pelanggaran HAM di Papua, tuntaskan penggusuran, dan tuntaskan tragedi Semanggi 13 November 1998".

Bertepatan dengan peringatan HUT TNI, massa aksi pada hari ini membawa spanduk bertuliskan "72 Tahun TNI, Prajurit Sejati Berani ke Pengadilan HAM".

Baca: Aksi Kamisan ke-503, Asa untuk Tumbuh dan Berlipat Ganda...

Spanduk ini menjadi penegas harapan mereka agar kasus-kasus HAM yang sebelumnya terjadi dapat dituntaskan dan tak terulang lagi ke depannya.

"Semoga (TNI) semakin jernih menjalankan tugasnya. Jernih artinya, kita tak bisa memungkiri masih banyak pelanggaran yang dilakukan TNI," kata pegiat HAM yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Pelanggaran yang dimaksud di antaranya tindak kekerasan dan keterlibatan TNI sebagai pasukan penjaga bagi perusahaan-perusahaan besar.

"Beberapa keluarga korban di sini pernah mengalami konflik dengan TNI," kata dia.

Baca: Aksi Kamisan ke-493, Sumarsih Tidak Lelah

Ia berharap, hari ulang tahun TNI menjadi momentum agar tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat.

"Kita berharap tidak ada lagi kasus, kami berharap TNI yang loyal melindungi warga," kata dia.

Dalam aksi Kamisan yang ke-508 pada sore hari ini, tampak Sumarsih turut serta mendengarkan orasi dan puisi yang disampaikan sejumlah peserta aksi.

Sumarsih merupakan ibu dari Almarhum Wawan atau Norwan Wirawan, mahasiswa yang meninggal dunia dihantam peluru senjata api dalam aksi unjuk rasa yang terkenal dengan Tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998.

Kompas TV Panglima TNI Jawab Soal Kegaduhan Politik di Indonesia


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com