Kontras: Apapun Bentuknya, Panglima TNI Tidak Bisa Bicara Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri menilai seharusnya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak menyatakan sikapnya soal politik negara.

Saat gladi bersih HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Selasa (3/10/2017), Gatot mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

Menurut Puri, kalimat tersebut multitafsir dan sebagai bawahan Presiden Joko Widodo, telah menafsirkan definisi politik, termasuk soal politik netral, negara maupun politik praktis.

"Kalimat itu bersayap. Panglima TNI itu tidak boleh membuat tafsir apa itu politik. Meskipun itu politik netral, negara atau praktis. Dia tidak boleh mendefinisikan kompartemen politik karena dia hanya penerima perintah," ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

"Tidak bisa seperti itu karena dia di bawah presiden. Panglima tidak bisa menyebut kata politik. Apapun bentuknya, militer tidak bisa bicara soal politik," tambahnya.

(baca: Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis)

Menurut Puri, pernyataan Panglima TNI terkait politik, berpotensi disalahartikan oleh jajaran militer yang berada di bawahnya.

Dengan demikian, militer akan mudah menafsirkan pihaknya bisa ikut berpolitik tanpa ada koordinasi lembaga negara yang lain, termasuk presiden.

"Karena kalau begitu dia mendefinisikan ancaman tanpa ada koordinasi dengan lembaga lain. Dia yang menerima perintah jadi tidak bisa dia mendefinisikan apa itu politik negara," kata dia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebelumnya mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan manuver politik yang dialamatkan kepada Gatot beberapa waktu belakangan ini.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017).

(baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)

"Sebagai panglima saya harus melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Politik saya politik negara," tambahnya.

Gatot menuturkan, selama 72 tahun berdiri, TNI selalu memastikan posisinya di tengah masyarakat.