Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Akan Kembali Periksa Syahrini dalam Kasus First Travel

Kompas.com - 03/10/2017, 20:55 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap artis Syahrini.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyebutkan, pemeriksaan Syahrini pekan lalu belum selesai dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

"Syahrini masih mau dipanggil lagi. Kemarin di-pending, dia minta berhenti pemeriksaan," ujar Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Setyo mengatakan, dalam pemeriksaan sebelumnya, Syahrini meminta pemeriksaan terhadap dirinya dilanjutkan pada hari lain. Sebab, saat itu ada kegiatan lain yang harus dilakukannya.

"Dia kan minta berhenti (diperiksa) karena ada kontrak yang harus dia lakukan," kata Setyo.

Baca: Usai Syahrini, Siapa Artis yang Akan Diperiksa Terkait First Travel?

Syahrini diperiksa sebagai saksi lantaran pernah mempromosikan First Travel. Ia pergi menjalankan ibadah umrah bersama 12 anggota keluarganya pada Maret 2017.

Syahrini mendapatkan jatah diskon berupa potongan harga dengan hanya membayar setengah dari harga penuh. Sedangkan keluarganya, kata dia, membayar secara penuh.

"Jadi tidak ada yang satu kali lagi saya makan uang jamaah. Apabila saya mengetahui First Travel yang suka makan uang jemaah, naudzubilahiminzalik tak mungkin saya kerja sama dengan travel ini," kata Syahrini.

Baca juga: 
Periksa Syahrini dalam Kasus First Travel, Ini yang Disasar Polisi

Syahrini mengaku tidak mengenal bos First Travel, Andika Surachman.

Andika, yang merupakan direktur utama agen perjalanan itu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

"Saya tidak kenal baik, saya hanya kenal satu kali (Andika) di airport saat mau berangkat. Jadi jangan mengait-kaitkan saya dengan tersangka," kata Syahrini.

Kompas TV Setidaknya ada tiga selebritas lain yang pernah kerja sama promo umrah dengan First Travel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com