Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Usul Film "G30S/PKI" Kekinian, Ini Komentar Tommy Soeharto

Kompas.com - 02/10/2017, 07:01 WIB

SOLO, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dibuat ulang untuk generasi milenial.

Menanggapai usulan itu, putra Presiden kedua RI Suharto, Tommy Suharto, tidak mempermasalahkan jika film yang dirilis pada 1984 tersebut di-remake untuk kalangan milenial.

Asalkan, kata Tommy, dalam membuat ulang film tersebut substansinya sesuai fakta sejarah yang ada pada waktu itu tidak dirubah.

"Boleh saja kalau mau dibuat ulang," kata Tommy di Solo, Minggu (1/10/2017).

(Baca juga: Jokowi Ingin Ada Film G30SPKI Versi Kekinian)

Pemutaran film karya sutradara Arifin C Noer itu menjadi film wajib yang ditayangkan TVRI setiap 30 September pada era Orde Baru Berkuasa. Film itu kemudian dihentikan secara nasional pada 1998.

Penghentian film dilakukan atas permintaan KSAU saat itu, Marsekal Saleh Basarah, yang menilai film tersebut menyudutkan TNI Angkatan Udara. Namun, film tersebut kembali diputar dan ditayangkan salah satu stasiun televisi nasional.

Tidak hanya kalangan orang dewasa yang menyaksikan atau menonton, tetapi juga kalangan anak usia pelajar.

"Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga film ini kembali diputar," kata Tommy.

(Baca juga: Mendikbud Imbau Film G30S/PKI Tidak Ditonton Anak di Bawah Kelas 3 SMP)

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya, mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 itu dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

"Semoga kejadian memilukan ini tidak terulang di waktu yang akan datang," tuturnya.

(Labib Zamani/TribunSolo.com)
__
Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: "Presiden Jokowi Usulkan Film Pengkhianatan G30S/PKI Dibuat Ulang, Apa Kata Tommy Soeharto?"

Kompas TV Pembuatan ulang film G30S/PKI seperti yang diusulkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh Tommy Soeharto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com