Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket Ingatkan KPK Benahi Barang Sitaan Pasca-lelang Mobil

Kompas.com - 24/09/2017, 10:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan barang rampasan dan sitaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu poin yang dipermasalahkan Panitia Khusus Hak Angket.

Anggota pansus hak angket KPK, Bambang Soesatyo menilai, sebagian persoalan dari barang sitaan telah diselesaikan KPK melalui lelang mobil sitaan beberapa waktu lalu. Sebab, kata dia, sebelumnya pansus menemukan adanya kesemerawutan tata kelola barang sitaan oleh KPK.

"Kini, sebagian dari barang sitaan itu sudah diselesaikan melalui mekanisme lelang setelah Pansus Hak Angket mempermasalahkannya," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (24/9/2017).

Ia pun mengingatkan agar KPK terus membenahi pengelolaan barang sitaan.

Setelah lelang sejumlah mobil, pansus mempertanyakan kapan KPK akan membenahi pengelolaan barang sita berupa uang, bangunan dan barang tak bergerak lainnya.

Selain itu, Bambang juga meminta KPK mengumumkan nilai dari semua barang sitaan tersebut.

"Berapa total uang sitaan? Di mana uang sitaan itu disimpan? Apakah uang sitaan itu juga dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara?" kata politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: Pemenang Lelang Mobil Sitaan KPK: VW Beetle Ini Jarang Ada di Pasaran

Bambang menegaskan, KPK harus bersungguh-sungguh mengelola barang sitaan, termasuk uang sitaan karena hal ini berimplikasi pada citra KPK.

Oleh karena itu, ketua Komisi III DPR itu meminta KPK secara serius menyikapi temuan pansus. Ia kemudian menyinggung adanya barang sitaan, misalnya rumah milik terpidana korupsi yang masih berstatus sita namun ternyata sudah beralih kepemilikan.

"Kecerobohan mengelola barang bukti akan menghancurkan kredibilitas KPK," ujarnya.

Baca juga: Menang Lelang Mobil Sitaan KPK, Pria Ini Sebut "Apanya yang Untung?"

Kompas TV Belasan Mobil Koruptor Dilelang KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com