Kompas.com - 22/09/2017, 22:18 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi beberapa orang, membeli barang hasil sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki makna tersendiri.

Misalnya Jupri, pria asal Surabaya, Jawa Timur yang berhasil memenangkan lelang jenis mobil Volkswagen Beetle pada lelang hasil sitaan KPK yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Jupri mengaku sengaja datang ke Jakarta untuk bersaing mendapatkan mobil yang disita dari kasus kasus korupsi yang melibatkan Mantan Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Heru Sulaksono.

Bagi Jupri, ada sebuah nilai kebanggaan bisa memiliki barang bekas hasil sitaan KPK, selain memang nobil jenis VW Beetle tersebut termasuk jarang ada di pasaran. 

"Alhamdulillah, orang-orang yang sudah di KPK kena (kasus) korupsi saya bangga, saya bangga sekali," kata Jupri di sela acara lelang.

(Baca: Menang Lelang Mobil Sitaan KPK, Pria Ini Sebut "Apanya yang Untung?")

Jupri juga beralasan bahwa mobil keluaran tahun 2011 itu jenis mobil yang jarang ada di pasaran.

"Barang ini built up, enggak ada yang punya di show room-show room lain, kebetulan ada ini, cari juga susah seperti ini," kata dia.

Jupri memenangkan lelang dengan harga sekitar Rp 396 juta. Baginya, mengeluarkan uang sejumlah itu bukanlah hal besar. Sebab jika  dibadingkan dengan harga pasaran, harga mobil bekas jenis VW Beetle tersebut masih menguntungkan.

(Baca: Lelang Mobil Koruptor Ludes dalam 90 Menit)

"Sudah saya lihat dan barang tersebut memang sesuai, karena pasarannya memang Rp 500 juta lebih. Jadi, alhamdulillah kami masih bisa menikmati barang ini dan tanpa ada masalah," kata Jupri.

Ia mengaku tidak akan menjual mobil tersebut, tetapi akan memakainya untuk kegiatannya sehari-hari.

Lelang kali ini, KPK mengeluarkan 22 lot barang. Rinciannya, 19 mobil dari berbagai merk, satu unit motor Kawasaki type Ninja 250 cc keluaran tahun 2011, satu paket handphone, dan satu paket koper.

Kompas TV Barang-barang yang dilelang adalah hasil rampasan KPK dari kasus-kasus yang telah berkekuatan tetap.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Bawaslu Hormati Putusan MK yang Batalkan Pembentukan Badan Peradilan Pilkada

Nasional
Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Kerap Singgung soal Ekonomi Gelap di 2023, Jokowi: Itu Kondisi Dunia

Nasional
Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Mahfud Minta Polri Segera Tetapkan Tersangka Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Mahfud Perintahkan Panglima TNI Sanksi dan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Petinggi TNI Temui Jokowi di Istana, Panglima Andika-KSAD Dudung Tampak Akrab

Nasional
Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Yenny Wahid Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres 2024

Nasional
KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Nasional
PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

PSI Deklarasikan Ganjar Capres 2024

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Minta Maaf kepada Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

KPAI Dorong Pemerintah Tetapkan Hari Berkabung Nasional Atas Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Hasil Investigasi-Rekomendasi Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Akan Dilaporkan ke Presiden

Nasional
Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Ini Daftar Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan, Ada Eks Jampidum hingga Eks Pengurus PSSI

Nasional
Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Ditanggung Pemerintah, Seluruh Biaya Perawatan Korban Tragedi Kanjuruhan Gratis

Nasional
Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Jokowi: Begitu Negara Dicap Tak Baik untuk Investasi, Enggak Akan Ada yang Datang

Nasional
PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

PKS Klaim Hubungan dengan Nasdem dan Demokrat Terjaga, meski Belum Tentukan Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.