Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Dorong PPP Ciptakan Kader Berintegritas

Kompas.com - 15/09/2017, 13:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar dialog dengan jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dialog digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017).

KPK diwakili oleh Direktur Pencegahan Pahala Nainggolan. Sementara pengurus PPP yang hadir antara lain, Sekjen Arsul Sani dan Wakil Sekjen Ahmad Baidowi.

Dialog ini dilakukan sebagai upaya KPK mencegah korupsi di lingkungan partai politik.

"KPK tawarkan kerja sama untuk penguatan partai. Bagaimana caranya parpol bisa jadi lebih sehat dan berintegritas," kata Pahala dalam jumpa pers usai pertemuan.

(baca: SBY: Demokrat Tolak Upaya Membekukan atau Membubarkan KPK)

Pahala mengatakan, salah satu yang didorong KPK adalah agar PPP bisa mendidik kadernya dari bawah untuk kemudian menjabat posisi eksekutif dan legislatif.

Kader harus dididik untuk memiliki integritas sehingga tidak tergoda melakukan korupsi saat mereka menjabat.

"Paling tidak sebelum terjun sudah tahu. Kalau sudah tahu, masih melanggar teman penindakan yang menjalankan tugasnya," kata Pahala.

(baca: SBY: Meski Kader Terlibat Korupsi, Demokrat Tetap Konsisten Dukung KPK)

Pahala mengatakan, selama ini banyak parpol yang secara instan menarik kader dari luar untuk menjadi caleg atau kepala daerah.

Akibatnya, partai tidak sempat untuk memberikan pendidikan politik yang sehat kepada mereka.

"Apa yang kita lihat di lapangan, beberapa tidak paham benar bagaimana birokrasi itu. Plus tidak tahu juga ada kegiatan yang risikonya tinggi. Misalnya, pengadaan barang jasa, penerbitan izin dan pembuatan APBD," ucap Pahala.

(baca: Jaksa Agung: Semua Kami Lakukan untuk KPK...)

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan, partainya menyambut baik masukan dari KPK dan LIPI tersebut.

Masukan ini, kata dia, segaris dengan upaya partainya yang tengah berupaya mewujudkan sistem keuangan yang transparan dan perekrutan kader yang tak asal-asalan.

"Sebenarnya kami sudah mengarah ke sana. Masukan dari KPK kami akan gunakan untuk melengkapi dan merintis perjuangan ini," ujar Arsul.

KPK sebelumnya sudah melakukan dialog dengan sejumlah parpol lain, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat dan PKB. Dialog rencananya akan dilakukan kepada semua parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com