Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI Harap Warga Rohingya Segera Dapat Kewarganegaraan

Kompas.com - 08/09/2017, 13:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin berharap etnis Rohingya bisa segera diberikan kewarganegaraan oleh Myanmar. Hal itu bersamaan dengan upaya Indonesia berinisiatif mengajak semua negara untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

"Jangan sampai dia terkatung-katung tidak punya kewarganegaraan, tidak punya tempat. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di sana," kata Ma'ruf seusai menghadiri akad nikah putri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Karang Asem, Kuningan, Jumat (8/9/2017).

Etnis Rohingya telah bertahun-tahun tinggal di sana namun tak kunjung mendapatkan kewarganegaraan. Jika tak segera diatasi, Ma'ruf mengkhawatirkan kejadian ini menjadi preseden buruk bagi negara-negara lainnya.

"Bisa terjadi di negara lain kalau itu tidak dicegah," ucap dia.

(Baca: Krisis Rohingya, Pemerintah RI Diminta Ajak ASEAN untuk Tekan Myanmar)

Ia juga mengimbau agar permasalahan terhadap Rohingya tak ditarik menjadi isu agama, apalagi dibawa ke dalam negeri.

Ma'ruf meminta agar tak ada pihak yang menganggap bahwa warga penganut agama Buddha di Indonesia mesti ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa etnis Rohingya. Bahkan, umat Buddha di tanah air ikut mengutuk kekerasan terhadap warga Rohingya.

Adapun mengenai sumbangan-sumbangan bagi warga Rohingya, adalah hal yang sangat baik. Asalkan tak diikuti dengan menggalang kekuatan untuk ikut campur pada proses yang ada.

"Statement-statement penggalangan dana saya kira itu masih bagus sekali tapi tidak menggalang kekuatan untuk datang ke sana, hal-hal yang bisa mengintervensi negara lainnya," ucap Rais Aam PBNU itu.

(Baca: Soal Rohingya, Mensesneg Sebut Harapan kepada Indonesia Sangat Tinggi )

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw, Myanmar, pada Senin (4/9/2017) lalu.

Dalam pertemuan itu, Retno meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di negara bagian Rakhine.

“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.

Setelah itu, Retno juga bertemu dengan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi. Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com