Krisis Rohingya, Pemerintah RI Diminta Ajak ASEAN untuk Tekan Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai pemerintah perlu menunjukkan sikap yang sedikit lebih tegas terhadap Myanmar guna mengatasi masalah kemanusiaan, yakni krisis Rohingya, di Rakhine State, Myanmar.

Hanafi berpendapat, jika upaya yang dilakukan saat ini belum menunjukkan hasil, maka Indonesia sedianya bisa mengajak negara lain untuk ikut mendorong terjadinya perdamaian di Myanmar.

"Indonesia harus menggalang kekuatan negara-negara ASEAN atau multilateral lainnya untuk bisa melakukan pressure (tekanan)," kata Hanafi dalam diskusi di Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

Lebih jauh, lanjut dia, Indonesia bisa menyuarakan kepada Sekjen PBB untuk menerjunkan pasukan perdamaian di Myanmar.

"Karena kalau terjadi terus menerus, (ancaman) tidak hanya kepada orang-orang Rohingya. Tapi, relawan yang menolong orang-orang Rohingya juga bisa menjadi korban tentara (Myanmar) di sana," kata Hanafi.

(Baca juga: Indonesia Menjadi Harapan Penuntasan Konflik Rohingya)

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih konkret menanggapi persoalan di Myanmar tersebut.

Sebab, salah satu aturan di PBB telah menyebutkan bahwa setiap negara punya kewajiban menjamin perlindungan hukum, hak asasi manusia, sosial, termasuk ekonomi seluruh elemen bangsanya.

"Jika (negara tersebut) gagal melindungi seluruh elemen bangsanya, maka kewajiban negara lain, terutama yang paling dekat dengan negara tersebut, berhak melakukan intervensi kemanusiaan," kata Hanafi.

(Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Lebih Aktif dalam Diplomasi Terkait Rohingya)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing di Nay Pyi Daw, Myanmar, Senin (4/9/2017) lalu.

Retno meminta Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Rakhine.

(Baca juga: Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya)

Setelah itu, Retno juga bertemu dengan dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi dan menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.

Pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.

Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno.

Adapun satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.