Hadir di Istana, Muhammadiyah Dukung Perpres Pendidikan Karakter

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dukungan ini ditunjukkan melalui kehadiran Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas saat Presiden Joko Widodo mengumumkan perpres tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/2017) siang ini.

Jokowi memang memanggil sekitar 10 pimpinan ormas dan meminta masukan atas penerbitan perpres itu.

"Ya kalau PP Muhammadiyah menyambut baik (perpres ini)," kata Anwar Abbas usai pengumuman perpres oleh Jokowi.

Abbas mengatakan, penguatan pendidikan karakter memang sangat penting bagi bangsa ini. Ia meyakini, dengan Perpres Pendidikan Karakter ini, siswa dan siswi tak hanya akan dididik mengenai ilmu, tapi juga akhlak.

(Baca juga: Ini Perbedaan Aturan Hari Sekolah pada Permendikbud dan Perpres)

Dengan akhlak dan ilmu yang baik, sumber daya di Indonesia pun akan mempunyai daya saing dengan negara lain.

"Kalau hari ini bagaimana kenyataannya? Banyak orang yang punya pikiran yang menyampingkan agama. Lebih mengedepankan nilai ekonomi daripada kemanusiaan," ucap Abbas.

Abbas pun tidak mempermasalahkan soal waktu sekolah yang diubah dalam perpres ini. Semula, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, waktu sekolah adalah lima hari dalam seminggu atau delapan jam dalam sehari.

Ketentuan yang diterbitkan Mendikbud Muhadjir Effendy, yang juga kader Muhammadiyah itu, diprotes oleh kalangan Nahdlatul Ulama karena dianggap dapat mematikan madrasah diniyah.

Aturan tersebut akhirnya dikoreksi dalam perpres dengan opsi bagi sekolah apakah akan menerapkan lima hari atau enam hari sekolah. Tak ada lagi ketentuan soal delapan jam sekolah dalam sehari.

"Kita tidak ada masalah dengan (perubahan) itu," ucap Abbas.

(Baca juga: Jokowi Teken Perpres Pendidikan Karakter, Kewajiban Sekolah 8 Jam Dihapus)

Sebelumnya, saat rencana program sekolah delapan jam per hari mencuat pada pertengahan Juni lalu, Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah sempat bereaksi keras.

Ketua PP Muhamadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan ketidaksetujuan atas pembatalan program tersebut. Haedar Nashir bersama jajaran akademisi dari Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) pada hari Senin (19/6/2017), menjelaskan dukungan PP Muhammdiyah untuk Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy.

"Ya, benar sebagai satu kesatuan, beliau sebagai kader kami tentu kami dukung, termasuk program pendidikan yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy," ujar Haedar.

"Sekali lagi, PP Muhamadiyah yakin betul Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy berpijak pada dasar-dasar yang benar dalam tujuan mewujudkan pendidikan pembentukan karakter generasi penerus bangsa," kata dia.