Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK Tak Bisa Hadir, Rapat Komisi III Ditunda

Kompas.com - 06/09/2017, 11:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (6/9/2017) Pukul 10.00 WIB, ditunda.

Rapat ditunda karena pimpinan KPK tak hadir.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa selaku pimpinan rapat membacakan surat dari KPK terkait alasan ketidakhadiran KPK.

"Kami menyampaikan permohonan maaf penundaan rapat karena sebagian pimpinan KPK sedang melaksanakan tugas ke luar kota," kata Desmond saat membacakan surat KPK di Ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

(baca: Bambang: KPK Jangan Salahkan DPR kalau Pansus Beri Rekomendasi Sepihak)

Desmond menambahkan, rapat akan ditunda hingga Senin (11/9/2017) Pukul 15.00 WIB.

Jadwal tersebut merupakan hasil rapat pimpinan KPK yang disampaikan melalui sekretariat Komisi III.

"Jadi sudah jelas jawaban bahwa kami akan ketemu KPK Senin jam 15," ujar Politisi Partai Gerindra itu.

(baca: Gerindra: Pansus Angket Jangan Lakukan Pembusukan terhadap KPK)

Hal senada diungkapkan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Menurut Febri, untuk rencana jadwal rapat dengar pendapat hari ini, KPK sudah menyampaikan surat pemberitahuan pada Senin kemarin, kepada Sekretariat DPR RI.

Meski tidak dapat hadir, menurut Febri, pada prinsipnya KPK menghargai undangan Komisi III DPR dan bersedia untuk hadir.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo sebelumnya mengatakan, sejumlah masalah aktual akan didalami.

(baca: Dahnil: Pansus Angket Persekongkolan Sempurna...)

Salah satunya terkait dengan pernyataan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman yang disampaikan pada forum Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Kedatangan KPK di DPR menjadi momentum yang ditunggu, khususnya oleh pansus angket KPK. Mayoritas anggota pansus juga merupakan anggota Komisi III. 

Sementara itu, sejumlah temuan Pansus Hak Angket KPK akan disinggung dalam rapat tersebut, terutama yang membutuhkan klarifikasi dari KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com