Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Protes Jokowi Hadiri Rakernas Projo, Ini Tanggapan Istana

Kompas.com - 05/09/2017, 18:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional III Relawan Pro Jokowi (Projo) adalah sebatas memenuhi undangan dan bersilaturahmi.

"Kalau ini kan diundang untuk hadir, ya Presiden hadir," kata Johan kepada Kompas.com, Selasa (5/9/2017).

Hal ini disampaikan Johan menanggapi protes yang disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli mempertanyakan pidato Jokowi yang sudah menyinggung perhelatan Pilpres 2019. Padahal, menurut dia, Presiden seharusnya fokus pada kerja pemerintah dan tak terlibat dalam hal-hal terkait agenda politik mendatang.

(Baca juga: Fadli Zon Pertanyakan Kehadiran Jokowi di Rakernas Relawan "Pro Jokowi")

Johan menegaskan, Jokowi memang kerap memenuhi undangan dari berbagai organisasi massa dan elemen masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Jokowi di Rakernas relawannya juga merupakan hal yang biasa.

"Kan banyak undangan kan, enggak cuma relawan Jokowi yang mengundang Presiden. Ormas lain juga mengundang dan beliau datang kan," kata Johan.

Namun, saat disinggung mengenai pernyataan Jokowi soal Pilpres 2019 di acara itu, Johan enggan menanggapi lebih jauh. Ia beralasan tidak hadir langsung dalam acara itu sehingga tidak mengetahui secara detail apa yang disampaikan Jokowi.

"Kalau isi pertemuannya saya kan tidak ikut," ucap Johan.

Sementara, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Jokowi sampai saat ini memang masih fokus bekerja untuk rakyat. Kedatangan Jokowi ke Rakernas Projo bukan berarti Presiden sudah tidak fokus kepada tugasnya sebagai Kepala Negara.

"Lah, Presiden Jokowi kan sudah menegaskan dalam pidatonya, urusan Presiden itu hanya kerja, kerja dan kerja. Bahkan beliau juga telah meminta kepada para menterinya untuk serius bekerja dan bekerja menuntaskan program- program kerja yabg sudah dicanangkan," ujar Budi.

(Baca juga: Jokowi: Biar Projo yang Kampanye, Jangan Menteri)

Dalam acara Rakernas yang digelar pada Senin (4/9/2017) malam itu, Presiden mengingatkan para relawannya, tahapan Pilpres 2019 akan segera dimulai satu tahun dari sekarang. Penetapan capres dan cawapres sudah dimulai September 2018 mendatang.

"Artinya apa? Tahun depan itu sudah masuk tahun politik. Dan kalau sudah masuk tahun politik, pasti rame-ramenya lebih kenceng. Sahut menyahutnya pasti lebih kenceng. Bener enggak?" ujar Jokowi.

Jokowi pun kembali mengingatkan jajaran kabinetnya tetap fokus bekerja untuk rakyat.Masalah kampanye, kata Jokowi, adalah urusan para relawan seperti Projo.

"Jangan belum-belum sudah mau kampanye. Enggak usah kampanye-kampanye. Yang kampanye itu bagiannya Projo. Bener, enggak?" kata Jokowi.

Kompas TV Peluang Kandidat Capres Usai UU Pemilu Disahkan (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com