Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Sosial Dianggap Kuatkan Politik Simbol

Kompas.com - 30/08/2017, 09:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Populi Center Rafif Pamenang Imawan menilai, masifnya penggunaan media sosial saat ini berdampak terhadap menguatnya politik simbol di masyarakat.

Rafif menyebutkan, simbol ini bisa bermacam-macam bentuknya seperti suku, agama, dan ras.

Dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bagaimana agama dijadikan simbol.

Sementara di luar daerah, kata Rafif, banyak ditemui simbol-simbol yang berupa ketokohan/persona atau klan.

Baca: 
Hindari Buka Media Sosial saat Dirundung Emosi

"Persoalan ini menunjukkan politik sekarang ini, politik yang simbolis, bermain sentimen," kata Rafif, dalam diskusi 'Saracen, Media Sosial, dan Politisasi Islam' di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Kelompok penebar berita bohong seperti Saracen, kata Rafif, merupakan salah satu contoh pihak yang diuntungkan dengan menguatnya politik simbol ini.

"Saracen mungkin melihat ini motif ekonomi saja. Tetapi problem sosial muncul dari marketing simbolis ini," kata Rafif.

Lantas, sampai kapan politik simbol ini akan berlangsung?

Rafif memperkirakan menginjak tahun Pemilu 2018, politik simbol akan semakin ekstrem.

"Tarikannya Islam versus nasionalis, dan bagaimana orang memakai nasionalisme itu sendiri," kata Rafif.

Dalam rangka menjaga stabilitas politik, kata dia, pemerintah disarankan untuk fokus pada simbol-simbol yang tidak anti-Islam, dan lebih fokus pada kebijakan yang "pro-mayoritas".

"Sebab, meskipun Presiden Jokowi sudah memecah gunung di Papua (membuat jalan), membangun jalan tol, tetapi kerja keras itu tidak akan ada artinya kalau disimbolkan sebagai orang yang tidak pro-Islam dan mayoritas," ujar Rafif.

Kompas TV Sidang Tahunan, Jokowi Hadirkan Politik Simbol
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com