Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 112 Anggota Hadiri Paripurna HUT ke-72 DPR RI

Kompas.com - 29/08/2017, 13:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 DPR RI hanya dihadiri 112 orang dari total 560 orang anggota.

Sebanyak 448 orang absen dalam sidang tersebut, termasuk Wakil Ketua DPRI RI Agus Hermanto yang bertugas sebagai pengawas haji.

Terkait kehadiran yang minim tersebut, Wakil Ketua DPE RI Fahri Hamzah menuturkan bahwa salah satu alasannya adalah jadwal yang bertabrakan.

"Ada banyak sekali yang bertugas di luar. Ada yang pergi tugas haji, komisi, dan alat kelengkapan lain," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Ia menyayangkan ketidakhadiran ratusan anggota dewan di momentum penting tersebut. Sebab, di samping sidang paripurna DPR juga mengadakan potong tumpeng, menonton video bersama, menyaksikan pameran foto hingga penanaman pohon.

Beberapa mantan pimpinan DPR juga hadir dalam kesempatan tersebut.

"Lihat foto kan, mengenang apa yang sudah terjadi setahun, kemudian video, pidato Ketua DPR, laporan-laporan bagus," ucap Fahri.

(Baca juga: HUT ke-72 DPR, Fadli Zon Pimpin Paripurna, Novanto Baca Pidato)

Menurut dia, seharusnya tak ada jadwal lain di luar perayaan ulang tahun. Ia pun menyayangkan jumlah anggota dewan yang hadir pada akhirnya hanya sedikit.

"Pokoknya ke mana pun mereka pergi, seharusnya tidak ada penjadwalan pada saat ulang tahun. Kecuali mungkin yang kayak pengawasan haji, kayak Pak Agus kan mimpin pengawasan haji ya enggak bisa dihindari," tuturnya.

Adapun salah satu agenda paripurna adalah pembacaan laporan kinerja DPR oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Salah satunya mengenai pelaksanaan legislasi 2016-2017 yang telah menyelesaikan 17 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Di samping itu, turut disinggung pula pembentukan pansus sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR. Selama tahun sidang 2016-2017 DPR membentuk dua pansus non-RUU, yakni terhadap Pelindo II dan angket pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK.

"DPR juga membentuk 65 panitia kerja pada alat kelengkapan DPR dan 13 panja di antaranya telah nenyelesaikan tugas serta menghasilkan rekomendasi," ucap Novanto dalam pidatonya.

Kompas TV Sidang Paripurna DPR Lanjut Bahas Hak Angket KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com