Gerindra: Pemerintah Jangan Persulit Petani Gula

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah tak mempersulit petani gula. Menumpuknya gula hasil petani sebanyak ribuan ton di berbagai daerah, harus segera disikapi serius oleh pemerintah.

"Pemerintah harus segera mencari jalan keluar demi kelangsungan hajat hidup para petani gula. Regulasi yang dikeluarkan harus memudahkan dan menguntungkan petani," kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/8/2017).

Selain mencabut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kata Edhy, pemerintah juga harus memberi kelonggaran terkait penetapan gula Standar Nasional Indonesia (SNI).

Edhy menegaskan, pada prinsipnya gula bukanlah sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, kecuali bagi pengidap penyakit gula. Karena itu, pemberian label SNI harus lebih fleksibel.

"Jangan hanya karena warna gula sedikit kuning langsung dinyatakan tidak SNI dan pabriknya langsung ditutup," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

(Baca: Harga Gula di Puncak Jaya Rp 1,45 Juta Per Sak, Menteri Rini Minta Turun 25 Persen )

Pemerintah, menurut dia, perlu arif dan bijaksana bahwa rata-rata pabrik milik petani sudah berusia tua dan kalah oleh pihak swasta yang alatnya lebih modern.

Pemerintah seharusnya mengajak diskusi dan memberikan edukasi kepada petani, bukannya langsung mengeksekusi. Pemerintah juga harus memiliki neraca kebutuhan gula yang tepat dan jelas agar dapat memprediksi kebutuhan gula dan menjaga stabilitas harga. Gula hasil petani pun harus disesuaikan harganya agar dapat bersaing dengan gula impor.

"Sangat ironis bila gula hasil impor dapat laku di pasaran, sementara gula hasil petani kita sendiri tak laku dan menumpuk di gudang. Apalagi ada dugaan gula impor sudah menyasar konsumen gula petani," ucap Edhy.

Kalau kondisinya terus menerus seperti ini, Edhy menyarankan lebih baik pemerintah jangan melakukan impor gula sebelum gula dari petani lokal laku di pasaran, baik di sektor industri hingga kebutuhan rumahan.

"Kalau terus menerus petani gula merasakan hal seperti ini, bisa berdampak tidak produktifnya petani gula, ekenomi dan daya beli petani menjadi lemah, serta berpeluang menambah angka kemiskinan," kata dia.

Edhy pun mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berjanji akan membangun 10 pabrik gula baru saat kampanye lalu. Sampai saat ini, kata dia, jangankan satu pabrik tercipta, pabrik yang lama saja tidak diperhatikan, dan hajat hidup petani gula semakin tertekan karena kesulitan dalam pemasaran.

"Sekali lagi, penguasa harus berpihak kepada kaum tani," ucapnya.