Fahri Hamzah: Pemberantasan 'Hoax' Jangan Sepihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemberantasan penyebar hoax dilakukan secara menyeluruh, tak hanya kepada pihak-pihak yang dianggap menyerang pemerintah.

Pemerintah, kata dia, harus masuk ke substansi bahwa semua bentuk hoax adalah kriminal.

"Kita harus mengembangkan sikap tentang hoax ini yang adil kepada semuanya. Jadi jangan hoax-nya itu sepihak gitu lho," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

(baca: Grup Saracen Sebar Konten SARA Berdasarkan Pesanan, Tarifnya Puluhan Juta Rupiah)

Di samping itu, Fahri juga menilai perlu ada pengaturan teknis tentang perusahaan buzzer. Sehingga ada pembeda antara perusahaan penyedia buzzer biasa atau penyedia buzzer hoax.

Sehingga pihak-pihak yang nantinya merasa dirugikan bisa menagih keadilan.

"Kalau buzzer itu memang buzzer hoax ya itu memang harus ditangkap. Kita bisa bilang sebagai sindikat," tuturnya.

(baca: Chico Hakim: Kata Presiden soal Saracen, Mengerikan)

Terlebih saat ini bisnis penyedia buzzer banyak dilakukan. Banyak orang sudah tak lagi memikirkan untuk membayar iklan, melainkan membayar jasa buzzer sebab dinilai lebih efektif dibandingkan mengiklan.

"Semua bisa dijalankan pakai robot dan ini dunia baru cyber ini," ucap Fahri.

Kepolisian mengungkap kelompok yang bekerja dengan mengunggah konten serupa meme yang berisi ujaran kebencian dan menyinggung suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Kelompok Saracen telah eksis sejak November 2015.

Mereka menggunakan beberapa sarana untuk menyebarkan ujaran kebencian berkonten SARA.

(baca: Polisi Akan Klarifikasi Nama-nama Dalam Struktur Pengurus Saracen)

Media tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.

Hingga saat ini, diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun.

Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan. Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi.

Media-media yang mereka miliki, baik akun Facebook maupun situs, akan memposting berita atau konten yang tidak sesuai dengan kebenarannya, tergantung pesanan.

Para pelaku menyiapkan proposal untuk disebar kepada pihak pemesan. Setiap proposal ditawarkan dengan harga puluhan juta rupiah.

Hingga kini, masih didalami siapa saja yang memesan konten atau berita untuk diunggah di grup maupun situs Saracen.