Johan Budi: Pak Fahri Itu Anggota Pansus KPK Bukan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan, hingga saat ini ia belum mendengar ada rencana panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil Presiden Joko Widodo.

"Sampai hari ini belum ada informasi (soal pemanggilan) yang masuk sehingga saya belum bisa menjawab," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Pemanggilan Presiden oleh Pansus KPK disuarakan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Namun, Johan menegaskan bahwa Fahri tidak bisa mewakili pansus angket karena bukan merupakan pimpinan atau anggotanya.

"Pak Fahri itu pansus (angket) bukan?" ucap Johan.

Johan menegaskan bahwa Presiden baru akan bersikap apabila ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh pansus KPK, termasuk soal usul agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) revisi UU KPK, sejauh ini baru sebatas wacana.

(Baca: Fahri Hamzah Usulkan Pansus Angket KPK Juga Panggil Presiden)

"Rekomendasinya apa dulu pansus ini. Baru Presiden bisa bersikap. Rekomendasi pansus kepada pemerintah kan belum ada. Kalau sudah ada kan, baru didiskusikan di dalam," ucap dia.

Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan agar Pansus Angket KPK memanggil Jokowi. Presiden, menurutnya, perlu dihadirkan sebelum rekomendasi pansus diputuskan, namun setelah pansus memanggil KPK.

"Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

KPK dinilai kerap bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Fahri menuturkan, dalam forum pansus hak angket, DPR bisa menanyakan hal tersebut.

"Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana-mana 'kita anti korupsi' tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa?" tuturnya.