Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

31 Daerah Masih Perdebatkan Anggaran Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 19/08/2017, 13:23 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa belum semua daerah selesai menetapkan besaran anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Dari 171 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, kata Arief, sebanyak 140 daerah saja yang sudah selesai menetapkan anggaran pilkada.

Hal ini disampaikan Arief saat meninjau lokasi simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019 yang digelar di lapangan bola Kelurahan Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (19/8/2017).

"Jadi, masih ada 31 daerah lagi yang masih berdebat, tak bisa mulai tahapan karena anggarannya belum selesai," kata Arief.

Salah satu daerah, lanjut Arief, adalah Provinsi Jawa Timur. Arief mengatakan, persoalan penetapan anggaran pilkada di sejumlah daerah terkendala kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Sehingga, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani Pemerintah Daerah.

"Bupatinya setuju, (tapi) Ketua DPRD-nya enggak setuju. Ketua DPRD-nya setuju, tapi Bupatinya enggak setuju. Jadi, enggak tanda tangan-tanda tangan," kata dia.

(Baca juga: Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri )

Arief mengaku bahwa KPU dan Menteri Dalam Negeri sudah mengirim surat sebanyak dua kali ke daerah yang belum menetapkan anggaran pilkada tersebut.

Hal ini agar tidak mengganggu pelaksanaan pilkada nantinya. Namun demikian, persoalan tersebut belum juga terselesaikan.

Arief berharap, pada pelaksanaan Pemilu 2019 nanti tidak ada masalah serupa.

"Mudah-mudahan, pileg dan pilpres tidak terjadi demikian," kata Arief.

Kompas TV KPU Desak DPR Sahkan UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com