Kajian Pembangunan Gedung DPR, Kementerian PUPR Tunggu Usul DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menunggu surat resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana pembangunan gedung baru DPR.

Ia mengaku sudah dihubungi oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Anton Sihombing terkait pembangunan tersebut.

"Saya sudah ditelepon sama BURT, Pak Anton Sihombing, mau ada ini (pembangunan gedung baru). Oke kalau gitu, saya menunggu surat resminya," ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Basuki menambahkan setiap renovasi atau pembangunan gedung dibutuhkan rekomendasi dari pihak Kementerian PUPR. Tak hanya untuk teknis tapi juga termasuk pelaksanaan tahun jamaknya.

"Kayak misalnya saya merenovasi GBK (Gelora Bung Karno) saya juga ada perintah khusus dalam bentuk inpres," tutur Basuki.

Adapun mengenai adanya pihak-pihak yang menyebut bahwa Gedung Nusantara I DPR miring seusai gempa, pihak Kementerian PUPR juga tengah melakukan kajian khusus.

Namun, terkait kondisi gedung tersebut pasca-terjadi gempa di 2009, Basuki mengatakan audit konstruksi bangunan dilakukan oleh Kementerian PUPR pada periode lalu.

"Saya belum lakukan itu. Mungkin PU 2010 ya. Tapi sekarang lagi dikaji Kabalitbang saya," tuturnya.

(Baca juga: DPR Lebih Baik Tingkatkan Kinerja Legislasi daripada Minta Gedung Baru)

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.

Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).