Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD Juga Minta Gedung Baru

Kompas.com - 15/08/2017, 19:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti halnya DPR, Dewan Perwakilan Daerah juga menyatakan keinginan untuk memiliki gedung baru.

Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan, kebutuhan DPD akan gedung baru juga mendesak.

"Sangat mendesak untuk DPD," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurut dia, kebutuhan gedung baru DPD juga didukung oleh pihak DPR. Hal itu terlihat dari pernyataan Pimpinan DPR yang menyebutkan kemungkinan Gedung Nusantara I digunakan oleh DPD.

Sementara, DPR berencana membangun gedung baru karena Gedung Nusantara I, yang saat ini digunakan sebagai gedung kerja anggota DPR, dinilai sudah tak cukup menampung anggota yang terus bertambah.

Baca: Ketua DPD: Masa Bangunan Miring Mau Dikasih ke DPD, Enak Saja!

DPD saat ini berkantor di Gedung Nusantara V.

"Secara politis, DPR mengakui bahwa DPD memerlukan alat kerja, kelengkapan kerja," ujar Ketua Umum Partai Hanura itu.

Sebelumnya, Oesman Sapta memperkirakan anggaran yang dihabiskan untuk membangun gedung baru DPD tak akan lebih dari Rp 1 triliun.

Keinginan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim Presiden merespons positif keinginan DPD.

"Insya Allah. Ya karena kan kita enggak tahu perasaan Presiden tapi kalau senyum-senyum tanda-tanda," kata dia. 

Kompas TV Fasilitas untuk wakil rakyat dianggap boros anggaran dan representasi tidak sensitifnya mereka terhadap kondisi rakyat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com